Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus PT Blue Bird Taxi
Mintarsih A Latief Perjuangkan Haknya yang 'Terampas' di Blue Bird
2017-06-19 11:29:33

Mintarsih A Latief.(Foto/Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekadar kilas balik, Mintarsih, Purnomo, serta Chandra Suharto sejatinya adalah kongsi lama saat mendirikan CV Lestiani tahun 1971. CV Lestiani ini merupakan salah satu pemegang saham PT Blue Bird Taksi. Setelah Chandra meninggal pada Oktober 2010, kepengurusan CV Lestiani diteruskan oleh Purnomo dan Mintarsih.

Dalam perjalanannya kongsi tersebut tidak bisa harmonis. Mintarsih menuding Purnomo tidak menjalankan peseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. Lantas ia minta pengadilan membubarkan CV Lestiani.

Selaku pemegang saham Blue Bird, Mintarsih A Latief memiliki hak atas saham PT Blue Bird sebesar 20 persen, dilarang oleh Purnomo selaku direktur operasional. Mintarsih yang berprofesi sebagai seorang psikiater itu dilarang mengelola perseroan, padahal dia bertindak sebagai direktur administrasi dan personalia. "Tindakan Purnomo melarang mengelola perseroan adalah tindakan sepihak," kata Mintarsih, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, Minggu (18/6).

Sementara itu, Purnomo tidak meminta persetujuan para pemegang saham Blue Bird yang lain. Purnomo juga tidak melakukan upaya hukum dalam menggeser Mintarsih di perusahaan keluarga tersebut. Hal tersebut dicantumkan secara gamblang dalam buku otobiografi berjudul 'Sang Burung Biru' halaman 268 dan 269.

Selain itu, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Blue Bird yang masih menggunakan UU Perseroan Terbatas tahun 1995 rupanya tidak menyesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas tahun 2007. "Padahal hal itu sudah diatur dalam surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9934 Tahun 2012 dan Nomor 1150 Tahun 2013 tentang perseroan terbatas," ujar Mintarsih.

Dengan demikian, Mintarsih menegaskan, kuat dugaan Blue Bird melawan hukum dan ilegal. "Selama 17 tahun, Blue Bird juga tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan tidak ada pula laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham. padahal selama 17 tahun pula keuntungan terus mengalir sehingga membuat para pengelolanya kaya raya," ungkap Mintarsih.

Mintarsih menjelaskan, Purnomo selaku direktur operasional Blue Bird beserta kroninya selama 17 tahun membiarkan Blue Bird berjalan sebagai perusahaan ilegal. Purnomo Cs juga melakukan pengalihan saham besar-besaran. "Saham CV Lestiani milik saya dialihkan ke PT Ceve Lestiani milik Purnomo Cs. Purnomo Cs juga menggunakan daftar pemegang saham yang tidak sah, dengan demikian maka Akta RUPS per tanggal 7 Juni 2013 juga tidak terdaftar di Kemenkumham," tandasnya.

Dalam Akta RUPS itu juga disebutkan pergantian direksi Blue Bird serta susunan pemegang saham. Ironisnya, Purnomo Cs membuat salinan Akta RUPS 7 Juni 2013 dengan Nomor 14 tanggal 10 Juni 2013. Hal itu tentu saja mengecoh pihak Kemenkumham.

Berdasarkan data, dokumen serta fakta-fakta yang ada itulah, Mintarsih A Latief akan memperjuangkan haknya sebagai pemegang saham Blue Bird yang sah. Perkara ini pun kini masih bergulir untuk mendapat penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah memasuki babak akhir. "Dalam sidang yang digelar pada Rabu, tanggal 21 Juni 2017 nanti, majelis hakim akan membacakan kesimpulan sebagai agenda persidangan," ujarnya.(bh/yun)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus PT Blue Bird Taxi
Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA
Mintarsih A Latief Perjuangkan Haknya yang 'Terampas' di Blue Bird
Purnomo Tanpa Sepengetahuan Mintarsih Dirikan Perusahaan dalam Perusahaan
Blue Bird Taxi Tuduh Purnomo Gunakan Logo Burung Biru
Sarat Permainan, MPH Datangi Gedung Komisi Yudisial
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]