Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Infrastruktur
Menyesuaikan Infrastruktur Gas untuk Pengembangan Tahun 2015
Sunday 19 Oct 2014 01:30:02

Ilustrasi. Jaringan pipa gas.(Foto: istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Road map pengembangan infrastruktur gas disesuaikan dengan neraca gas Indonesia 2014-2030 yang dibagi dalam tiga periode. Periode pertama dimulai 2014 dan berakhir pada tahun 2020. Periode kedua pada 2021-2025 dan perode ketiga, terakhir akan selesai pada rencana 2030.

Hingga akhir tahun 2013, posisi akhir jaringan pipa transmisi gas sepanjang 3.476 kilometer (KM) dari yang ditargetkan hingga tahun 2020 dengan panjang hingga mencapai 7.390 KM. Adapun pipa di hilir telah mencapai panjang 7.987 KM dari target 11.546 KM.

Pipa dengan kategori kepentingan sendiri baru mencapai 66 KM sedangkan panjang pipa gas dedikasi untuk sector hulu ditargetkan sepanjang 4.123 KM.

Sementara, pembangunan tiga ruas transmisi diharapkan selesai pada periode pertama. Tiga ruas transmisi itu adalah ruas Kalimantan-Jawa (Kalija), ruas Gresik - Semarang (Gresem) dan ruas Cirebon-Semarang (Cisem). Tiga ruas transmisi ini telah dilelang pada 2006 lalu oleh BPH Migas.

Adapun terkait tata kelola industri gas bumi di tanah air, pemerintah memiliki Undang-undang (UU) Khusus berupa UU Nomor 22. Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Keberadaan UU ini membuat UU. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri dan UU. No. 8 Tahu 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menjadi tidak berlaku.

Secara keseluruhan sejak 1975 telah diterbitkan dan terdapat 29 PerMen ESDM yang mengatur seputar pengolahan gas bumi. Ada juga 48 Keputusan Mentreri ESDM yang sudah diterbitkan. Selanjutnya terdapat masing-masing satu PerPres, Kep Pres dan Surat Keputusan Dirjen Migas Tentang penatakelolaan gas bumi dan 19 Peraturan BPH Migas.(bhc/mat/ist)

Share : |

 
Berita Terkait Infrastruktur
Langka Gas Elpiji 3 Kg, Kegagalan Manajemen Logistik Nasional
Nasib Rakyat Di Negeri Langka
Kunjungan Jokowi Ke Singapura Berbuah Kontrak Impor LNG
Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg
ISI Tabung Gas Dicatut, Ribuan Masyarakat Dirugikan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]