Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Infrastruktur
Menyesuaikan Infrastruktur Gas untuk Pengembangan Tahun 2015
Sunday 19 Oct 2014 01:30:02

Ilustrasi. Jaringan pipa gas.(Foto: istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Road map pengembangan infrastruktur gas disesuaikan dengan neraca gas Indonesia 2014-2030 yang dibagi dalam tiga periode. Periode pertama dimulai 2014 dan berakhir pada tahun 2020. Periode kedua pada 2021-2025 dan perode ketiga, terakhir akan selesai pada rencana 2030.

Hingga akhir tahun 2013, posisi akhir jaringan pipa transmisi gas sepanjang 3.476 kilometer (KM) dari yang ditargetkan hingga tahun 2020 dengan panjang hingga mencapai 7.390 KM. Adapun pipa di hilir telah mencapai panjang 7.987 KM dari target 11.546 KM.

Pipa dengan kategori kepentingan sendiri baru mencapai 66 KM sedangkan panjang pipa gas dedikasi untuk sector hulu ditargetkan sepanjang 4.123 KM.

Sementara, pembangunan tiga ruas transmisi diharapkan selesai pada periode pertama. Tiga ruas transmisi itu adalah ruas Kalimantan-Jawa (Kalija), ruas Gresik - Semarang (Gresem) dan ruas Cirebon-Semarang (Cisem). Tiga ruas transmisi ini telah dilelang pada 2006 lalu oleh BPH Migas.

Adapun terkait tata kelola industri gas bumi di tanah air, pemerintah memiliki Undang-undang (UU) Khusus berupa UU Nomor 22. Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Keberadaan UU ini membuat UU. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri dan UU. No. 8 Tahu 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menjadi tidak berlaku.

Secara keseluruhan sejak 1975 telah diterbitkan dan terdapat 29 PerMen ESDM yang mengatur seputar pengolahan gas bumi. Ada juga 48 Keputusan Mentreri ESDM yang sudah diterbitkan. Selanjutnya terdapat masing-masing satu PerPres, Kep Pres dan Surat Keputusan Dirjen Migas Tentang penatakelolaan gas bumi dan 19 Peraturan BPH Migas.(bhc/mat/ist)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Infrastruktur
Kunjungan Jokowi Ke Singapura Berbuah Kontrak Impor LNG
Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg
ISI Tabung Gas Dicatut, Ribuan Masyarakat Dirugikan
Pemerintah Siap Bangun Jaringan Gas Rumah Tangga di Lima Kota
Soal Pemindahan FSRU Belawan, Dahlan Iskan Dituding Berbohong
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam
Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA
Budi Waseso Diminta Turun Gunung ke Pilkada Jateng, Relawan Pendukung Terbentuk
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan
Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El
Panglima TNI: Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]