Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kemenkumham
Menkumham Masih Rahasiakan Persembunyian Nazaruddin
Monday 25 Jul 2011 12:16:

Istimewa
JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Ditjen Imigrasi telah mendeteksi posisi keberadaan Muhammad Nazaruddin, tersangka sekaligus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011. Tapi hal ini masih dirahasiakan, karena dikhawatirkan ia akan lari dari persembunyiannya bila disebutkan kepada publik.

"Sudah (kami ketahui lokasi persembunyiannya). Tapi perkiraan posisinya ada di mana, sudah tentu tidak bisa kami katakan. Jika disebutkan, dia akan kabur dan kami susah untuk melacaknya lagi. Pokoknya di salah satu negara di dunia," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/7).

Patrialis mengatakan, dalam waktu dekat ini jajaran Kemenkumham, mellaui Ditjen Imigrasi dan Ditjen Administrasi Hukum Umum serta bekerja sama dengan Mabes Polri akan mendatangi langsung tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian Nazaruddin. Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk merealisasikan rencana tersebut. "Pastinya pemerintah tidak tinggal diam untuk mengupayakan pemulangan Nazaruddin," kata menteri yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Mengenai kemungkinan Nazaruddin memiliki paspor ganda atau aspal (asli tapi palsu), Patrialis belum dapat memastikannya. Namun, tak tertutup kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Apalagi Nazaruddin dikenal begitu licin menghindari kejaran aparat penegak hukum. "Belum bisa kami pastikan. Tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi,” jelas mantan anggota Komisi III DPR tersebut.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, Nazaruddin sudah resmi dipecat dari partai maupun DPR sejak Jumat (22/7) lalu. Surat pemberhentian tersebut sudah dikirimkan kepada staf Nazaruddin untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. “Sudah dipecat secara de Jure (aturan hukum) pada Jumat lalu. Sebelum dipecat, kami sudah keluarkan tiga surat peringatan. Setelah itu barulah kami pecat sesuai proses administrasi. Intinya, We are sorry, good bye untuk yang bersangkutan,” jelas dia.

Sedangkan pengganti Nazaruddin di DPR, lanjut dia, segera diisi oleh calon legislatif (caleg) Partai Demokrat yang perolehan suaranya persis berada di bawah Nazaruddin. Nazaruddin sendiri merupakan calon legislatif Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa Timur IV. "Siapa pun caleg Partai Demokrat yang suaranya persis di bawah Nazaruddin. Partai Demokrat sesuai standar dan tak mau yang aneh-aneh,"ujar mantan wartawan ini.

Berbeda dengan posisi lowong di DPR RI, tapi untuk urusan pos Bendahara Umum yang memastikannya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Kader partai menyerahkan sepenuhnya kepada pucuk pimpinannya. "Posisi bendahara umum yang memiliki kewenangan adalah ketua umum. Nanti siapa orangnya pasti kami umumkan kepada publik," jelas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka Nazaruddin pergi meninggalkan Indonesia pada 23 Mei, satu hari sebelum cekal dikeluarkan terhadapnya pada ke luar dari Indonesia pada 24 Mei. Cekal dikeluarkan KPK, setelah menetapkannya sebagai tersangka untuk kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games.

Meski aparat sukar mendeteksi keberadaannya, Nazaruddin kerap berhubungan dengan media. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk membuka borok rekannya sesama kader partai. Dari negara persembunyiannya, Nazaruddin melontarkan tudingan keterlibatan sejumlah pimpinan Demokrat dalam kasus ini. Terakhir dia muncul lewat fasilitas Skype. Diduga dia berada di Singapura. Bahkan, kini sudah ada di Amerika Selatan.(bie/ans)

Share : |

 
Berita Terkait Kemenkumham
Survei AMPHI: Menkumham Pilihan Milenial, Prof Mahfud dan Prof Edward OS Hiariej
Cegah Korupsi, Kemenkumham Teken MoU dengan Kementerian dan Lembaga Terkait
Menkumham Yassona Laoly Dorong Percepatan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Kemenkumham Berikan Penghargaan 12 Anggota JDIH Terbaik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]