Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Djoko Suyanto
Menko Polhukam Kumpulkan Petinggi TNI, Polri dan BIN
Monday 26 Mar 2012 17:04:33

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengumpulkan petinggi militer, polisi, dan BIN di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (Foto: Matanews.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengumpulkan petinggi militer, polisi, dan BIN. Pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (26/3) itu, berlangsung secara tertutup.

Rapat tingkat menteri itu, kemungkinan untuk membahas rencana kenaikan BBM bersubdisi dan antisipasi aksi unjuk rasa menolaknya. Unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini, diduga bakal digelar besar-besaran pada Selasa (27/3) besok.

Dalam pertemuan tertutup hadir ini, Menko Polhukam Djoko Suyanto memimpin langsung rapat tersebut. Terlihat forum itu dihadiri Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman, dan Mendagri Gamawan Fauzi. Sedangkan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo diwakili Kabaharkam Komjen Pol. Fajar Prihantoro.

Usai rapat tersebut, Djoko Suyanto menyatakan bahwa pemerintah selalu memantau perkembangan dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan, sejak rencana kenaikan harga BBM hingga diputuskan pada 1 April nanti.

"Kami selalu menerima laporan perkembangan situasi dan dinamika kamtibmas (keamanan, ketertiban masyarakat-red) dari awal Maret yang lalu hingga saat ini. Bahkan, hingga awal April, terutama dari aksi elemen masyarakat," ujar mantan Panglima TNI ini.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (purn) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa pengerahan personel TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi merupakan perintah tunggal Presiden SBY. Hal itu pun tak harus mendapatkan persetujuan DPR. Sikap itu merupakan keputusan politik presiden.

"Dalam rangka membantu pemerintah daerah, bencana alam dan kepolisian, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan peraturan aturan permainan, maka diizinkan. Itu atas diskresi Presiden. Pelibatan TNI bisa diartikan sebagai pelibatan pengamanan tidak langsung, jelas dia.

Mantan Pangdam Jaya ini juga menjelaskan, pengerahan TNI dalam pengamanan aksi demo ini bukan sikap ketakutan Presiden SBY, terkait isu penggulingan. Hal ini hanya sekedar permintaan dari Polri untuk membantu pengamanan. "Coba saja tanya ke Polisi, kenapa minta bantuan kepada TNI," selorohnya.(dbs/wmr/rob)

Share : |

 
Berita Terkait Djoko Suyanto
Pilih Patuh, Pemerintah Serahkan Masyarakat Menilai Putusan MK
Menko Polhukam Sesalkan Sikap Anas
Terkait Pembukaan Kantor Pusat Free West Papua, Kemenlu Akan Panggil Dubes Inggris
Tindak Tegas Pelaku, Tapi Tidak Ada Peningkatan Status di Papua
Menko Polhukam: Azas Kebhinekaan Alat Pemersatu Pembangunan Bangsa
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]