Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Menhan
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
2019-06-16 02:40:13

Ilustrasi. Menhan Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu.(Foto: dok.BH/ yun)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu membantah bahwa dia telah mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengaku, dirinya hanya berusaha membandingkan TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan contoh kasus di negara lain, di mana Polri juga di bawah kementerian.

"Itu salah kemarin." ujar Menhan.

"Jadi, begini, kalau TNI kan sudah ada (di bawah) Kemenhan."

"Saya bilang, kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga karena di seluruh dunia sudah begitu," kata Ryamizard di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014) lalu.

Namun, Ryamizard menuturkan, dia tak berwenang untuk menilai kementerian apa yang cocok untuk membawahi Polri.

Menurut dia, itu adalah kewenangan Presiden Joko Widodo.

Selama ini, Polri berada langsung di bawah presiden.

Hal ini, disebut Ryamizard, akan cukup merepotkan presiden.

"Presiden itu repot loh, banyak urusannya."

"Kayak dulu, tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi itu presiden."

"Tapi, kalau ada dualisme, masih ada menhan, membantu."

"Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia," ujar Ryamizard, sebagaimana dilansir tribunnews pada, Sabtu (15/6).

Meski dia menilai Polri lebih tepat berada di kementerian, Ryamizard mengaku, dirinya belum mengusulkan secara resmi hal itu kepada Presiden Jokowi.

Kementerian Pertahanan, kata dia, bisa juga membawahi Polri.

"Semua menteri sebenarnya bisa kayak kemarin di Batam kan saya langsung kumpulkan perwira-perwira Polri dan juga polisi agar itu tidak terjadi lagi," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Negara Andi Widjajanto juga membandingkan dengan negara-negara lain, di mana Polri berada di bawah kementerian.

Namun begitu, dia mengungkapkan, pemerintah masih harus mempertimbangkan reformasi keamanan yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1999 di mana ada pemisahan TNI dan Polri dan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang secara eksplisit menempatkan Polri di bawah presiden.

Andi mengaku masih belum mengetahui apakah Polri akan ditempatkan di bawah kementerian.

Apabila terjadi, dia memastikan, Polri tidak akan berada di bawah Kementerian Pertahanan.

"Yang pasti, tidak mungkin di bawah Kemenhan karena salah satu misi reformasi adalah memisahkan TNI dan Polri."

"Jadi, tidak mungkin Kemenhan yang orientasinya lebih banyak militer, membawahi Polri yang karakternya sipil," ucap dia.(SabrinaAsril/tribunnews/kompas/bh/sya))

Share : |

 
Berita Terkait Menhan
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Menhan Ryamizard Lepas Ekspor Kedua Kapal Perang SSV ke Filipina
Unhan Wisuda 93 Mahasiswa Magister Bidang Pertahanan
RI dan Thailand Tandatangani Kerjasama Pertahanan untuk Hadapi Keamanan Global
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]