Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Gerakan Anti Korupsi
Mengurai Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
2019-03-20 09:27:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Perlu diketahui, bahwa selama periode 1951-1952, publik mulai jengkel dengan para pemimpin politik Indonesia karena bertikai terus menerus dan, akibatnya, gagal membereskan segala sesuatu. Berkenaan dengan kehidupan politik selama periode ini, Feith mengemukakan, "Di kantor-kantor pemerintahan mereka mendapati kemalasan, korupsi dan pertikaian klik..

di antara para elit politik, mereka mendapati lebih banyak lagi klik dan faksi, belum lagi gaya hidup glamor, pendakian kelas sosial dan keranjingan pesta koktail,".

Itulah petikan kalimat yang tertulis dalam buku Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014. Buku yang ditulis oleh Vishnu Juwono itu menjadi topik utama dalam Sarasehan Pustaka KPK, Senin (18/3) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Mari bersama-sama kita kilas balik bagaimana sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, sejak merdeka hingga kini," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, yang menjadi narasumber bersama 3 orang lainnya yaitu Sekjen Transparancy International Indonesia Dadang Tri Sasongko, pengamat politik Philips J. Vermonte, dan penulis buku Vishnu Juwono.

Laode mengapresiasi buku yang ditulis oleh Vishnu Juwono karena dengan gamblang berhasil mengurai sejarah pasang-surut pemberantasan korupsi di Indonesia. Laode berharap dengan adanya buku ini, generasi penerus negeri tidak mengulangi kesalahan para pendahulu mereka yang selalu gamang dalam menggelorakan semangat antikorupsi lantaran dihadang oleh benturan kepentingan-kepentingan yang lain.

"Buku ini akan menuntun negeri ini agar kita tidak seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama," tambahnya.

Pada kesempatan berikutnya, Visnu sang penulis mengungkapkan isi buku. Dalam buku tersebut, Vishnu menelaah upaya pemberantasan korupsi dan reformasi tata kelola pemerintahan di tingkat nasional dengan fokus utama pada kebijakan pemerintah dari periode Sukarno hingga akhir periode Susilo Bambang Yudhoyono.

"Karya ini menelaah akar, sebab dan dinamika korupsi di bawah para pemimpinnya terdahulu," ujarnya.

Vishnu juga menceritakan bahwa Indonesia pernah berada pada kondisi publik mulai tidak percaya dengan pemerintahan. Kondisi demikian terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1951-1952. Publik mulai jengkel dengan para pemimpin lantaran hanya mengurusi kepentingan partainya.

"Pekerjaan pemerintahan pada saat itu gagal diselesaikan. Presiden RI Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur. Dengan susunan kabinet yang dibentuknya, Kabinet Wilopo melakukan upaya reformasi birokrasi," kisahnya.

Menurut Vishnu, ada pembelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Saat itu Wilopo melakukan pemangkasan drastis terhadap belanja pemerintah dan menghapus pemborosan yang tidak perlu. Sehingga kala itu Presiden Soekarno jarang melakukan kunjungan kenegaraan lagi.

"Hal ini bisa menjadi contoh dalam upaya reformasi birokrasi," pungkasnya.(kpk/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Seruan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia, Habib Lutfi: Jaga Persatuan NKRI!
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Agama terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan
Fahri Hamzah: Pemilu 2019 Makan Korban Hingga Ratusan Jiwa, Akibat Salah Disain Sejak Awal
Dinsos Kaur Mengutus 5 Pendamping Kube Pelatihan ke Bekasi
BPN Prabowo Buka Posko Pengaduan di Jawa Barat
IT BPN: Ada 'Kecurangan Digital' akan Menyamakan Hasil Quick Count dengan Hitungan Manual
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Situng Bermasalah, Bawaslu Surati KPU untuk Berhati-hati karena Sangat Sensitif
Ternyata, Jokowi Kalah Telak di Kompleks Paspampres
Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi Pada Pengamanan Suara Rakyat
Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]