Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Uighur
Mengapa Terus Saja Terjadi Ketegangan antara Pemerintah Cina dan Suku Uighur?
2018-12-24 07:17:38

Malaysia, Indonesia menyatakan keprihatinannya atas dugaan pelanggaran China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.(Foto:
CINA, Berita HUKUM - Wilayah otonomi Xinjiang di bagian barat Cina punya sejarah panjang perselisihan antara pihak berwenang dan penduduk asli yang adalah etnis Uighur. BBC menjelaskan alasannya.

Siapa yang bermukim di Xinjiang?

Wilayah administratif Cina terbesar, Xinjiang berbatasan dengan delapan negara - Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India - dan hingga saat ini populasinya sebagian besar adalah Uighur, suku minoritas yang beragama Islam.

Kebanyakan orang Uighur adalah Muslim dan Islam adalah bagian penting dari kehidupan dan identitas mereka. Bahasa mereka terkait dengan bahasa Turki, dan mereka menganggap diri mereka secara budaya dan etnis dekat dengan negara-negara di Asia Tengah.

Ekonomi di kawasan itu sebagian besar berkisar di sekitar pertanian dan perdagangan, dengan kota-kota seperti Kashgar berkembang sebagai hub di sepanjang Jalur Sutra yang terkenal.

Namun pembangunan telah mendatangkan warga-warga baru. Dalam sensus tahun 2000, suku Han mencakup 40% populasi. Ada pula sejumlah besar pasukan yang ditempatkan di wilayah tersebut dan sejumlah migran tidak terdaftar yang tidak diketahui jumlahnya.

Map of Xinjiang territory

Kapan Xinjiang menjadi bagian dari Cina?

Wilayah ini sesekali mendapatkan status otonomi dan bahkan merdeka, tetapi apa yang sekarang dikenal sebagai Xinjiang, menjadi bagian dari kekuasaan Cina pada abad ke-18.

Pada tahun 1949, sempat ada deklarasi berdirinya sebuah negara Turkistan Timur, tetapi kemerdekaan itu berumur pendek - lalu tak lama kemudian, di tahun itu juga, Xinjiang secara resmi menjadi bagian dari negara Cina.

Chinese Uighur delegates from Xinjiang province arrive for the first session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on 5 March 2014Hak atas fotoAFP
Image captionXinjiang secara resmi menjadi bagian dari negara komunis Cina pada 1949.

Pada 1990-an, dukungan terbuka untuk kelompok separatis meningkat setelah runtuhnya Uni Soviet dan munculnya negara-negara Muslim merdeka di Asia Tengah.

Namun, Beijing menindas demonstrasi dan para pegiat pun tiarap dan bergerak ke bawah tanah.

Apa penyebab berbagai kerusuhan itu?

Keadaannya sangat pelik, namun banyak yang mengatakan bahwa ketegangan etnis yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya adalah akar penyebab berbagai kekerasan baru-baru ini.

Proyek-proyek pembangunan besar telah membawa kemakmuran ke kota-kota besar Xinjiang, yang menarik anak-anak muda suku Han yang berketerampilan dan berkualitas teknis dari provinsi-provinsi timur.

Orang-orang Han disebut mendapat posisi-posisi terbaik dan sebagian besar dari mereka sukses secara ekonomi, sesuatu yang memicu kebencian di antara orang-orang Uighur.

An Uighur woman holds her relatives' ID cards who are are currently detained, as she and others protests on a street on 7 July 2009 in Urumqi, the capital of XinjiangHak atas fotoAFP
Image captionCina dituduh melancarkan tindakan keras terhadap kalangan Uighur beberapa tahun terakhir ini.

Para aktivis HAM mengatakan kegiatan komersial dan budaya Uighur lambat laun dibatasi oleh pemerintah Cina. Muncul keluhan tentang pembatasan keras terhadap yang berbau Islam, bahwa jumlah masjid sedikit sementara sekolah-sekolah agama diawasi ketat.

Amnesty International, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2013, mengatakan otoritas Cina mengkriminalisasi "apa yang mereka anggap sebagai 'kegiatan ilegal keagamaan' dan 'separatis'" dan menekan "unjuk rasa identitas budaya yang berlangsung damai".

Pada Juli 2014, beberapa departemen pemerintah Xinjiang memberlakukan larangan berpuasa kepada para pegawai negeri Muslim selama bulan suci Ramadan. Ini bukan pertama kalinya Cina membatasi puasa di Xinjiang, tetapi kali ini terkait sejumlah serangan yang dituduhkan pada para ekstremis Uighur

Bagaimana kekerasan berkembang?

Cina telah mengintensifkan kebijakan dan tindakan kerasnya terhadap warga Uighur setelah protes jalanan pada 1990-an dan mengulanginya lagi menjelang Olimpiade Beijing pada 2008.

Tapi kekerasan benar-benar meningkat pada tahun 2009, ditandai kerusuhan etnis skala besar di ibukota daerah itu, Urumqi. Sekitar 200 orang tewas dalam kerusuhan, sebagian besar dari mereka warga Cina suku Han, menurut para pejabat.

File photo of Uighur men in Hotan, Xinjiang regionHak atas fotoAFP
Image captionEtnik Uighur merupakan mayoritas di provinsi otonomi Xinjiang.

Keamanan ditingkatkan dan banyak orang Uighur ditahan sebagai tersangka. Namun kekerasan terus bergulir.

Pada Juni 2012, enam orang Uighur dilaporkan mencoba membajak sebuah pesawat dari Hotan ke Urumqi, namun mereka bisa dibekuk oleh sejumlah penumpang dan awak.

Terjadi pertumpahan darah pada April 2013, disusul kekerasan Juni 2013, di distrik Shanshan yang menewaskan 27 orang setelah polisi menembaki sekelompok ortang yang menurut media pemerintah adalah gerombolan bersenjatakan pisau yang menyerang bangunan pemerintah setempat.

Menetapkan fakta tentang insiden ini sulit, karena akses jurnalis asing ke wilayah ini dikontrol ketat. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, tampaknya terjadi pergeseran kekerasan, yang mengarah ke serangan skala besar dengan sasaran warga, terutama di Xinjiang.

File photo of a child looking out from a door as a Uighur woman walks by in a residential area in Turpan, XinjiangHak atas fotoREUTERS
Image captionEkonomi Xinjiang berpusar pada pertanian dan perdagangan.

Sedikitnya 31 orang tewas dan lebih dari 90 orang menderita luka-luka pada Mei 2014 ketika dua mobil menabrak secara sengaja pasar Urumqi disusul pelemparan bahan peledak ke kerumunan. Cina menyebutnya sebagai "insiden kekerasan teroris ".

Sebelumnya terjadi serangan bom dan pisau di stasiun kereta api selatan Urumqi pada bulan April, yang menewaskan tiga orang dan melukai 79 lainnya.

Pada bulan Juli, pihak berwenang mengatakan sekelompok bersenjatakan pisau menyerang kantor polisi dan kantor pemerintah di Yarkant, menyebabkan 96 orang tewas. Imam masjid terbesar di Cina, Jume Tahir, ditikam hingga tewas beberapa hari kemudian.

Herdsmen take part in a horse race during a local snow festival in Altay, Xinjiang region, 12 February 2014Hak atas fotoREUTERS
Image captionBudaya Uighur lebih dekat ke Asia Tengah dan bukan dengan bagian Cina lain.

Pada bulan September, sekitar 50 orang tewas dalam ledakan di daerah Luntai di luar kantor polisi, pasar dan toko. Detil dari kedua insiden tersebut tidak jelas dan para pegiat menyangkal beberapa detil laporan tentang insiden itu di media pemerintah.

Beberapa kekerasan juga tumpah meluber dari Xinjiang. Sebuah aksi penikahan di Kunming pada bulan Maret di provinsi Yunnan, menewaskan 29 orang, dan pemerintah menyebut separatis Xinjiang adalah pelakunya, seperti juga kejadian Oktober 2013, ketika sebuah mobil menabrak kerumunan dan terbakar di alun-alun Tiananmen. Beijing.

Aprat kemudian meluncurkan apa yang mereka sebut "kampanye satu tahun melawan terorisme", meningkatkan keamanan di Xinjiang dan meningkatkan latihan militer di wilayah tersebut.

Vehicles travel along Chang'an Avenue as smoke raises in front of a portrait of late Chinese Chairman Mao Zedong at Tiananmen Square in Beijing 28 October 2013Hak atas fotoREUTERS
Image captionSerangan di Lapangan Tiananmen, Oktober 2013, juga dituduhkan pada separatis Uighur dari Xinjiang.

Ada juga laporan-laporan tentang vonis massal dan penangkapan sejumlah 'kelompok teror'. Media pemerintah Cina telah melaporkan daftar panjang orang-orang yang dihukum karena aktivitas ekstremis dan dalam beberapa kasus, hukuman mati.

Akademisi Uighur terkenal, Ilham Tohti ditahan dan kemudian didakwa pada September 2014 atas tuduhan separatisme, yang memicu kecaman internasional.

Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program 'reedukasi, atau 'pendidikan ulang'.

Pemerintah Cina membantah tudingan kelompok-kelompok HAM itu. Pada saat yang sama, ada semakin banyak bukti pengawasan opresif terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang.

Siapa yang jadi biang keladi?

Cina sering menunjuk ETIM -East Turkestan Islamic Movement: Gerakan Islam Turkmenistan Timur- atau orang-orang yang terinspirasi oleh ETIM, sebagai pelaku kekerasan baik di Xinjiang maupun di sekitarnya.

ETIM disebutkan ingin membangun sebuah negara Turkmenistan Timur yang berdaulat di Cina. Menurut Departemen Luar Negeri AS dalam laporan tahun 2006, ETIM adalah 'kelompok separatis etnik Uighur yang paling miltan.'

Chinese police walk past abandoned luggage at the scene of an attack at the main train station in Kunming, Yunnan province on 2 March 2014Hak atas fotoAFP
Image captionCina menuding kaum separatis Xinjiang sebagai pelaku serangan brutal di stasiun Kumming pada Bulan Maret March 2014.

Cakupan kegiatan ETIM masih belum jelas. BAnyak juga yang meragukan kemampuan kelompok ini dalam menggalang langkah ekstrekisme yang serius.

ETIM tak pernah mengaku sebagi pihak yang berada di balik serangan-serangan itu. Namun pemerintah Cina mengatakan Partai Islam Turkmenistan - yang disebut sebagai nama lain ETIM - mengedarkan video yang mendukung serangan di Kunming.

Sementara, Pemerintah Indonesia dinilai memiliki posisi yang kuat untuk mendorong pemerintah Cina membuka informasi atas apa yang menimpa etnis Uighur di provinsi Xinjiang.

Dalam laporan Amnesty Internasional, sekitar satu juta penduduk Uighur mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke "kamp pendidikan ulang".

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, mengatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, anggota Dewan Keamanan PBB, dan juga memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Cina, bisa memanfaatkan hal itu agar menjembatani persoalan yang dialami komunitas tersebut.

"Indonesia punya peranan yang signifikan, karena Indonesia punya hubungan baik dengan Cina. Nah ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk berkomunikasi dengan Cina untuk membuka akses informasi terhadap orang Uighur dan itu akan menghapus kecurigaan global atas kasus Uighur," jelas Agung Nurwijoyo kepada wartawan dalam diskusi di Jakarta, Kamis (20/12) lalu.

Sedangkan, sejumlah kalangan mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, hingga DPR mendesak pemerintah segera bersikap. Wakil Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, misalnya meminta pemerintah mengambil tindakan diplomatik. Baginya, pembangunan "kamp pendidikan uang" itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan.

"Apa yang terjadi di Xinjiang, bagi umat Islam Uighur suatu tindakan kejahatan yang saya yakin ini bertentangan dengan peraturan manapun. Jadi harus dihentikan dan pemerintah Cina harus bertanggung jawab terhadap praktik semacam ini," ujarnya.

Dia juga menyebut dalam beberapa kali kunjungannya ke Cina, pemerintah setempat selalu menyatakan tidak terjadi apa-apa pada kaum Uighur. Tapi jawaban itu, menurut Amirsyah, menunjukkan ada hal yang ditutupi. Karena itu, hari ini (21/12) MUI akan menyatakan sikap resmi kepada pemerintah.

Senada dengan MUI, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga memaksa pemerintah bersikap tegas atas dugaan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang diderita warga Uighur. Kata dia, pemerintah jangan sampai tersandera hanya karena besarnya investasi Cina di dalam negeri.

"Pemerintah jangan takut dengan Cina karena ada investasi atau utang dalam bentuk proyek. Ini membuat kita tidak mau ikut campur dan menutup mata. Ini bahaya, pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan politik luar negeri kita," tukasnya.

"Saya pikir Indonesia bisa mendorong di situ untuk membuka akses informasi tentang apa yang terjadi di Cina dan ini jadi pintu masuk Indonesia bermain dalam di level diplomasi global," sambungnya.

Menurut Fadli Zon, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, menempatkan Indonesia dalam posisi independen dalam menentukan sikap namun aktif dalam perdamaian dunia. Hal itu semestinya bisa ditunjukkan dalam kasus Uighur.

"Kelihatan sekali diplomasi politik Jokowi ini melempem dan betul-betul tidak menunjukkan kapasitas sebagai negara besar."(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Uighur
Amerika Serikat Terapkan Pembatasan Visa bagi China terkait 'Penindasan' terhadap Minoritas Muslim Uighur
Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI
Turki Minta Cina Tutup Kamp Detensi di Xinjiang
Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
RUU Ketahanan Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Direalisasikan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]