Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Pasar
Mengapa Tersangka Korupsi Proyek Pasar Baka Samarinda Tidak Ditahan?
2019-01-10 06:46:03

Ilustrasi. Gedung Kejaksaan Negeri Samarinda.(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan korupsi kasus proyek pembangunan Pasar Baka di Samarinda Seberang tahun anggaran 2014 - 2015 senilai Rp 15 milyar, dengan kerugian negara diduga berkisar diatas Rp 1 milyar, hingga kini para tersangka tidak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda yang menjadi pertanyaan.

Dengan tidak ditahan 3 orang tersangka dalam dugaan korupsi proyek Pasar Baka Samarinda Seberang sehingga membuat pertanyaan masyarakat, apakah tidak ditahannya para tersangka tersebut ada kaitannya dengan munculnya Walikota Samarinda H. Sahari Jaang dan Sekertaris Daerah Kota Samarinda Sugeng, di Kejaksaan Negeri Samarinda, Rabu (26/12) yang lalu.

Sekertaris Jenderal LSM KPK Tipikor Kalimantan Timut, Ones Joong menilai akan suatu hal yang menyangkut korupsi seharusnya ditahan. Tidak ditahannya tersangka diatur dalam KUHAP adanya penangguhan penahanan, jadi tidak serta merta dengan kewenangan atau power yang dimiliki oleh pejabat atau Sekot yang bisa intervensi dengan surat jaminan, iya tidak seperti itu, terangnya.

"Namun, hal tersebut tergantung kewenangan mutlak dari kejaksaan, kalau kita semua sepakat untuk berantas korupsi iya ditahan saja tersangjanya," ujar Ones Joong, Kamis (10/1).

"Informasi terkait rencana renofasi kantor kejaksaan oleh Walikota Samarinda disertai sebelumnya ada surat jaminan meminta tidak ditahannya Sulaiman Sade mantan Kepala Dinas Pasar oleh Sekertaris kota Samarinda maka diduga ada permainan," tegas Ones Joong selaku Sekjen KPK Tipikor Kaltim.

Sementara, Informasi yang berhasil dihimpun pewarta BeritaHUKUM.com dilingkup Kejaksaan Negeri Samarinda, yang mana kedatangan Walikota H. Sahari Jaang dan Sugeng Sekot Samarinda di Kejaksaan Negeri Samarinda terkait Bantuan Pemkot Samarinda untuk renovasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.

Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nanang Ibrahim, SH melalui Kasi Pidsus Kejari Samarinda Yohansen Silitonga, SH ketika dikonfirmasi pada, Selasa (8/1) terkait kedatangan Walikota dan Sekot Samarinda mengatakan bahwa, tidak ada konpensasi terkait tidak ditahannya tersangka KPA, PPTK dan kontraktor dalam kasus korupsi proyek pasar Baka dengan kedatangan tersebut.

"Tidak ada kaitannya dengan tidak ditahannya tersangka PA, PPTK dan Kontraktor proyek pasar Baka dengan rencana renovasi gedung Kejari oleh Pemkot Samarinda, karena Pemkot Samarinda melihat keterbatasan anggaran Kejaksaan untuk renovasi, sehingga walikota membantu namun belum tau berapa anggarannya karena DIPA belum keluar," ujar Yohansen.

Dikatakan Yohansen bahwa terkait tersangka PA proyek pasar Baka Sulaiman Sade yang tidak ditahan karena ada Surat Jaminan tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dari Sekertaris Daerah kota Samarinda ditanda tangani Sugeng Purnomo pada tanggal 3 Desember 2018, dasar dan pertimbangan tersebut sehingga penyidik tidak melakukan penahaban, pungkas Yohansen.

"Penyidikan jalan tersebut dan diperkirakan ada tersangka lain, penyidikan tetap berjalan sampai pada sidang di Pengadilan nanti," ujar Yohansen.

Untuk diketahui bahwa dari gelar perkara yang dilakukan Tim Penyidik pada Rabu (28/11) lalu, sementara menetapkan tersangka PA, PPTK dan Kontraktor proyek yang diduga kuat terlibat langsung dalam dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Baka di Samarinda Seberang yang merugikan keuangan negara diatas Rp 1 milyar lebih.

Para tersangka sebagaimana di jerat dan diancam pidana Primer Pasal 2 ayat (1) dan Subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Pasar
 
Pedagang Pasar Umum Gianyar Minta Pemda Tunda Revitalisasi
 
Mantan Kadis Pasar Samarinda Sulaiman Sade dkk Didakwa Lakukan Korupsi Pasar Baqa
 
Diduga Korupsi Pasar Baqa Rp 2 Milyar, Mantan Kadis Pasar Ditahan Bersama 2 Tersangka Lain
 
Sejak 4 Tahun Terakhir Pasar Mingguan Kian Sepi di Desa Tanjung Alam, Kinal
 
Tersangka Korupsi Pasar Baqa Samarinda Belum Ditahan karena Oditor Belum Turun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Din Syamsuddin Ungkap 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]