Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilpres
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
2019-05-21 16:06:20

Tampilan perhitungan Pilpres pada situng KPU saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara final Pilpres 2019.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono sebagai Waketum DPP partai Gerindra sekaligus salah satu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 Prabowo - Sandi mengkritisi pasca subuh tadi tiba-tiba Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Rekapitulasi perhitungan Pilpres pada Pemilu 2019, padahal perhitungan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU belum selesai sampai 100 persen, yakni baru 92.14 persen, Arief mengatakan memang ini benar-benar KPU bertujuan melakukan kecurangan.

Soalnya, menurut Arief merasa bahwa, pengumuman hasil Pilpres secara mendadak tiba-tiba diluar jadwal yakni seharusnya dijadwal tanggal 22 Mei 2019 esok, serta juga perhitungan Situng belum sampai 100% atau baru sekitar 92 %, namun sudah diumumkan tersebut sangat berindikasi kuat KPU adanya niat melakukan kecurangan, ungkapnya.

"Dimana di Situng KPU baru diinput sebanyak 92.14877 persen Versi pada Selasa (21/5) pukul 01.30 Wib tersebut, progres baru 749.492 dari 813.350 TPS, atau ada 63.858 TPS yang diabaikan belum dientry" ungkapnya memaparkan, Selasa (21/5).

"Ini mestinya perhitungan Pilpres yang diumumkan oleh KPU adalah Ilegal dan tidak bisa di dipertanggung jawabkan," tukasnya.

Arief juga menyatakan, "saya laporkan semua komisioner KPU yang membuat penipuan pada masyarakat, karena menyebarkan berita bohong tentang rekapitulasi yang belum selesai hingga 100 persen," cetusnya.

Sementara, saat KPU mengumumkan hasil Pilpres padahal Situng KPU pada Selasa (21/5) pukul 01.30 Wib tersebut progres baru 749.492 dari 813.350 TPS atau 92.14877 persen pengitungannya dengan perolehan suara Paslon 01 Joko Widodo- Maruf Amin sebesar 55.49 persen dengan perolehan suara 78.865.970, sedangkan perolehan Paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno sebesar 44.51 persen perolehan suara 62.861.875.

Sedangkan, hasil rekapitulasi final KPU yang diumumkan pada Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB, dengan jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Dimana, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Paslon : Situng KPU : Rekapitulasi KPU
Paslon 01 : 78.865.970 (55.49 %) : 85.607.362 (55,50 %)
Paslon 02 : 62.861.875 (44.51 %) : 68.650.239 (44,50 %)

Total suara situng KPU : 141.727.845 : Total Rekapitulasi KPU : 154.257.601 (total suara sah)

Ada sejumlah 12.529.756 suara atau sekitar 8 % belum di entry pada Situng KPU dari total seharusnya ada 154.257.601 suara sah atau yang harusnya dientry situng KPU 100 persen. Ini baru dihitung 141.727.845 dan atau ada kisaran 12 juta suara lagi yang belum dihitung.

"Kemudian, ditambah lagi ada yang digembosi atau di mark up saat salah entri di situng KPU lagi itu berapa persen?," tanyanya.

"Jadi total suara belum dientry/ dihitung pada Situng KPU tersebut kesemuanya itu, ditambah lagi dengan yang sudah terbukti adanya salah entry petugas KPU, bisa jadi total sekitar 16 -18 persen suarakan?," tanya Arief.

Apalagi, sebelumnya pihak Bawaslu memang sempat mengumumkan dan mengakui ada sebanyak 7300 salah entry pada situng KPU sebelumnya, "Nah, itu jadinya berapa persen?," tanya Arief.

Sistim Perhitungan (Situng) di website KPU sebagai perintah UU Pemilu untuk informasi dan keterbukaan publik, data masuk baru 92 persenan dan hingga berita ini diturunkan juga belum mencapai 100 % perhitungannya.

Situng yang digunakan untuk memonitor perhitungan dan tranparansi informasi publik, bahkan harusnya singkron antara perhitungan manual berjenjang dengan di Situng KPU.

"Diduga percepatan hasil rekapitulasi suara Pilpres yang diumumkan KPU, diduga kuat diperintah oleh oknum Istana agar mengelabui masyarakat yang akan melakukan protes dan menolak hasil Pilpres 2019," ungkapnya.

Ini jelas jelas KPU mau lepas tangan Dan menciptakan ketidak beresan dalam ketatanegaraan ,dimana dengan hanya Jumlah 92 persen sudah menetapkan hasil suara Pilpres artinya pemerintahan yang dibentuk dari pilpres 2019 tidak sah alias ilegal.

"Diduga 8 persen suara yang tersisa yang belum masuk Situng dan dijadikan 100 persen dalam hitungan rekapitulasi adalah suara suara setan alas yang dimanipulasi oleh KPU untuk memenangkan paslon 01," cetusnya.

"Kami besok Akan meminta Polisi untuk menangkap semua komisioner KPU yang sudah melakukan tindak Pidana kejahatan pemilu Dan menipu rakyat ,karena itu Gerindra ,PKS,PAN dan Berkarya menolak menandatangani hasil akhir Rekapitulasi suara Pilpres," katanya.

Dan ini Makin menguatkan agar DKPP memecat semua komisioner KPU Dan Bawaslu mendiskualifikasikan hasil Pilpres 2019 .(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Tim Hukum Paslon 02 Nilai Janggal Harta Kekayaan Jokowi Bertambah Rp 13 Miliar Hanya Dalam 13 Hari
Mantan Penasehat KPK Akui Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa di MK
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Viralnya Berita 78 Persen Karyawan BUMN Memilih 02 Dibantah Sekjen FSP BUMN Bersatu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]