Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Mengapa Pemerintah Ragu Menaikkan Harga BBM dan Listrik?
2019-09-03 01:47:16

Ilustrasi. Demo Tolak Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik.(Foto: Istimewa)
Oleh: Salamuddin Daeng

ALASANNYA ADALAH masyarakat Indonesia sebagian besar relatif sudah tidak punya uang untuk belanja. Kalau harga barang publik naik masyarakat langsung mengurangi belanja. Bahayanya jika masyarakat mengurangi belanja maka pemerintahan langsung bangkrut. Mengapa ?

Selama satu dasawarsa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi. Antara 53-57 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kontribusi investasi, ekspor, pengeluaran pemerintah hanya sisanya.

Apa akibatnya ? pemerintah berhadapan dengan masalah besar ketika daya beli stagnan. Pertumbuhan ekonomi pun stagnan. Mengapa daya beli stagnan? Karena pendapatan masyarakat relatif tidak bertambah, kesempatan kerja tidak bertambah, upah tidak bertambah.

Sekarang praktis yang masih mendukung daya beli adalah kredit konsumsi yakni kredit perumahan/property, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, dan pinjaman online. Tapi jumlahnya tidak tumbuh dan telah berada pada titik jenuh.

Sementara pemerintah membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu menjadi dasar bagi laku atau tidaknya obligasi negara atau surat utang negara. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi ukuran negara layak dapat pinjaman asing atau tidak. Pertumbuhan ekonomi adalah satu satunya cara negara dipercaya oleh investor.

Dalam siatem sekarang, Kalau ekonomi tumbuh maka APBN bisa sehat dan selamat, sebaliknya kalau ekonomi tidak tumbuh maka APBN akan tidak sehat, tidak selamat dan bahkan bangkrut.

Dulu untuk membuat ekonomi tumbuh harga barang publik seperti BBM, listrik, dll dinaikkan. Dengan demikian pengeluaran masyarakat bertambah walaupun penerimaan tidak bertambah. Utang masyarakat bertambah sangat significant. Itulah mengapa ukuran kesejahteraan ditentukan dengan indikator pengeluaran. Jadi pengeluaran besar adalah ukuran rakyat sejahtera. Sri Mulyani tau hal ini.

Namun sekarang hukum itu tak berlaku lagi. Jika harga barang publik naik, BBM, listrik, transportasi, tiket pesawat, tiket penyeberangan dll, mengalami kenaikan, yang terjadi malah rakyat mengurangi konsumsi secara significant. Akibatnya pertumbuhan ekonomi langsung lemot.

Jadi kesimpulannya jika pemerintah ingin APBN selamat dari kebangkrutan maka pemerintah harus bagi uang yang banyak kepada seluruh rakyat agar rakyat bisa berbelanja. Maka dengan demikian ekonomi akan tumbuh, dan APBN akan selamat. Bagi bagi lah, karena Itu hukum ekonomi Bro....!.

Penulis adalah Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(bh/mnd)



 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
 
Banyak Catatan Kritis Untuk Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju
 
Mengapa Pemerintah Ragu Menaikkan Harga BBM dan Listrik?
 
Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
 
Menko Darmin Akui Ekonomi Indonesia Kalah Efisien Dibandingkan Vietnam
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]