Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Mengapa Pemerintah Ragu Menaikkan Harga BBM dan Listrik?
2019-09-03 01:47:16

Ilustrasi. Demo Tolak Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik.(Foto: Istimewa)
Oleh: Salamuddin Daeng

ALASANNYA ADALAH masyarakat Indonesia sebagian besar relatif sudah tidak punya uang untuk belanja. Kalau harga barang publik naik masyarakat langsung mengurangi belanja. Bahayanya jika masyarakat mengurangi belanja maka pemerintahan langsung bangkrut. Mengapa ?

Selama satu dasawarsa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi. Antara 53-57 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kontribusi investasi, ekspor, pengeluaran pemerintah hanya sisanya.

Apa akibatnya ? pemerintah berhadapan dengan masalah besar ketika daya beli stagnan. Pertumbuhan ekonomi pun stagnan. Mengapa daya beli stagnan? Karena pendapatan masyarakat relatif tidak bertambah, kesempatan kerja tidak bertambah, upah tidak bertambah.

Sekarang praktis yang masih mendukung daya beli adalah kredit konsumsi yakni kredit perumahan/property, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, dan pinjaman online. Tapi jumlahnya tidak tumbuh dan telah berada pada titik jenuh.

Sementara pemerintah membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu menjadi dasar bagi laku atau tidaknya obligasi negara atau surat utang negara. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi ukuran negara layak dapat pinjaman asing atau tidak. Pertumbuhan ekonomi adalah satu satunya cara negara dipercaya oleh investor.

Dalam siatem sekarang, Kalau ekonomi tumbuh maka APBN bisa sehat dan selamat, sebaliknya kalau ekonomi tidak tumbuh maka APBN akan tidak sehat, tidak selamat dan bahkan bangkrut.

Dulu untuk membuat ekonomi tumbuh harga barang publik seperti BBM, listrik, dll dinaikkan. Dengan demikian pengeluaran masyarakat bertambah walaupun penerimaan tidak bertambah. Utang masyarakat bertambah sangat significant. Itulah mengapa ukuran kesejahteraan ditentukan dengan indikator pengeluaran. Jadi pengeluaran besar adalah ukuran rakyat sejahtera. Sri Mulyani tau hal ini.

Namun sekarang hukum itu tak berlaku lagi. Jika harga barang publik naik, BBM, listrik, transportasi, tiket pesawat, tiket penyeberangan dll, mengalami kenaikan, yang terjadi malah rakyat mengurangi konsumsi secara significant. Akibatnya pertumbuhan ekonomi langsung lemot.

Jadi kesimpulannya jika pemerintah ingin APBN selamat dari kebangkrutan maka pemerintah harus bagi uang yang banyak kepada seluruh rakyat agar rakyat bisa berbelanja. Maka dengan demikian ekonomi akan tumbuh, dan APBN akan selamat. Bagi bagi lah, karena Itu hukum ekonomi Bro....!.

Penulis adalah Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(bh/mnd)


Share : |

 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
Mengapa Pemerintah Ragu Menaikkan Harga BBM dan Listrik?
Pemerintah Dinilai Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018
Menko Darmin Akui Ekonomi Indonesia Kalah Efisien Dibandingkan Vietnam
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
Defisit Transaksi Berjalan Rp 441,05 Triliun, Terbesar dalam Sejarah Pemerintah Sepanjang Reformasi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung
Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]