Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Thailand
Mengapa Pemilu Thailand Diwarnai 'Keganjilan'? Media dan Peretas Pun Dituding
2019-03-27 19:01:27

THAILAND, Berita HUKUM - Pemilu di Thailand disebut diwarnai dengan keganjilan dan Komisi Pemilihan Umum Thailand berdalih hal itu terjadi karena kesalahan teknis manusia, media massa, hingga para peretas.

Sementara itu, dua kubu yang bersaing dalam pemilihan pertama Thailand sejak kudeta militer pada 2014 mengatakan mereka berencana untuk membentuk koalisi.

Hasil perhitungan awal Pemilu menunjukkan Partai Palang Pracha Rath (PPRP) yang pro-militer mendapat suara lebih banyak dari rakyat.

Pada saat yang sama, partai oposisi Pheu Thai saat ini memiliki jumlah kursi terbesar di parlemen.

Namun, ada banyak keluhan tentang beberapa keganjilan selama pemungutan suara hari Minggu dan proses penghitungan yang membingungkan.

Komisi Pemilihan Umum Thailand (EC) juga menghadapi kritik keras karena keputusannya untuk menunda menerbitkan hasil lengkap Pemilu tanpa memberikan penjelasan apa pun.

Sistem pemilihan umum Thailand yang rumit mengalokasikan beberapa kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara yang masuk.

Para kritikus mengatakan perubahan peraturan pemilu yang diinisasi oleh militer pada tahun 2017 memang dirancang untuk menjaga kekuatan pro-militer tetap berkuasa.

Apa hasil sejauh ini?

Pada hari Senin, Komisi Pemilihan Umum Thailand mengumumkan Pheu Thai, partai yang mendukung dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, telah memenangkan 137 kursi di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang.

Graphic: Thai election results so far

PPRP, yang mendukung pemimpin Thailand saat ini Jenderal Prayuth Chan-ocha, berada di posisi kedua dengan 97 kursi.

Beberapa partai lain masing-masing mendapatkan antara 30 dan 39 kursi.

Namun pemenang dengan 150 kursi masih belum jelas, kata Komisi Pemilihan Umum Thailand.

Pada saat yang sama, komisi sebelumnya mengatakan bahwa dengan lebih dari 90% surat suara dihitung, PPRP telah memperoleh 7,6 juta suara rakyat. Jumlah itu setengah juta lebih banyak dari perolehan suara dari Pheu Thai.

Di tengah kebingungan tentang penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum Thailand diharapkan untuk mengklarifikasi hasil awal Pemilu pada konferensi pers pada hari Senin.

Namun, Komisi Pemilihan Umum malah kembali menunda mengumumkan hasil awal dan mengatakan tidak akan mengumumkan hasil resmi hingga 9 Mei.

Pemilu ThailandHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionJenderal Prayuth Chan-ocha berpartisipasi dalam Pemilu.

Lebih dari 50 juta orang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum yang tertunda lama ini, Pemilu pertama sejak Jenderal Prayuth Chan-ocha memimpin kudeta untuk mengusir saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra, lima tahun lalu.

Tetapi jumlah pemilih yang dilaporkan sangat rendah, hanya 64%. Banyak yang mempertanyakan angka ini serta perbedaan dalam jumlah penghitungan suara.

"Benar bahwa kita harus menyebutnya Pemilu ini curang," kata Thaksin kepada kantor berita AFP.

"Semua orang di Thailand, kalangan internasional yang mengamati pemilihan di Thailand, tahu bahwa terdapat keganjilan."

Sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum Thailand Charungvith Phumma, mengatakan hal itu terjadi karena "kesalahan teknis sumber daya manusia". Ia mengatakan orang-orang yang memasukkan jumlah perolehan suara hanya orang awam.

Komisi Pemilihan Umum Thailand kemudian mengatakan bahwa media telah salah melaporkan data yang diberikan kepada mereka, dan bahwa servernya telah diretas pihak yang tidak dikenal.



Presentational grey line

Manuver dan momentum

Analisis oleh wartawan BBC Nick Beake di Bangkok

Apa definisi Anda tentang pemenang pemilu? Jawabannya ada dalam kertas suara.

Apakah partai dengan suara terbanyak di seluruh negeri atau partai dengan kursi terbanyak di parlemen?

Di Thailand, di mana kekuasaan dapat direbut dengan todongan senjata, ini bukan masalah teknis konstitusional tetapi masalah manuver dan momentum.

Setelah berulang kali berjanji - dan kemudian menunda - pemungutan suara nasional, junta militer akhirnya mengadakan Pemilu setelah berhasil memanipulasi sistem pemilihan untuk keuntungannya

Banyak yang meramalkan kemenangan Jenderal Prayuth hampa dan tidak sah - dicapai melalui dukungan senat baru yang dipilih sendiri.

Namun, tampaknya pemimpin kudeta kini dapat menunjukkan bahwa Partai Palang Pracha Rath, yang pro-militer, telah menjaring mayoritas suara sebagai mandat demokrasi.

Oposisi Pheu Thai tidak melihat seperti itu. Mereka merasa pencapaian mereka- mendapatkan suara terbesar di kursi parlemen - harus dihargai secara adil dengan diizinkan untuk membentuk koalisi partai-partai anti-militer.

Bagaimana cara kerja sistem pemilihan Thailand?

Militer memperkenalkan konstitusi baru pada tahun 2017 yang menurut pihak oposisi dirancang untuk mempertahankan kekuasaan pro-militer.

Para pemilih Thailand hanya memberikan suara untuk majelis rendah dengan 500 kursi parlemen. Para anggota majelis tinggi yang memiliki 250 kursi ditunjuk oleh militer.

Namun, suara gabungan dari kedua majelis inilah yang akan menentukan siapa perdana menteri di masa depan.

Pemungutan suara ini dilihat sebagai kontes partai-partai pro-militer dan sekutu Thaksin.

Thai parliament graphic


Presentational grey line

Thaksin digulingkan dalam kudeta tahun 2006 dan hidup di pengasingan untuk menghindari hukuman karena penyalahgunaan kekuasaan. Namun dia masih memiliki pengikut yang loyal, sebagian besar adalah orang-orang yang hidup di pedesaan dan daerah kurang makmur.

Pada saat kudeta 2014, pasukan militer mengatakan mereka ingin memulihkan ketertiban dan stabilitas dan menghentikan protes di jalan-jalan yang telah berulang kali pecah selama bertahun-tahun.

Namun, junta dituduh mengambil pendekatan otoriter untuk merebut kekuasaan. Mereka juga disebut telah mengontrol media massa secara ketat dan secara sewenang-wenang menggunakan undang-undang seperti lese majeste - yang melarang kritik terhadap monarki - untuk membungkam lawan.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Thailand
Mengapa Pemilu Thailand Diwarnai 'Keganjilan'? Media dan Peretas Pun Dituding
Sempat Hidup Mewah, Mantan Biksu Thailand Divonis Penjara Lebih 100 Tahun
Wartawan Dibebaskan dari Tuduhan Menghina Militer Thailand
'Ledakan Bom di Kuil Erawan Bangkok Ingin Cederai Ekonomi Thailand'
Thailand Mencabut UU Darurat Militer
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat
Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam
PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]