Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Dana Desa
Mendagri Tolak Usulan Rp 1 Miliar Tiap Desa
Friday 23 Dec 2011 22:46:36

Gamawan Fauzi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan penolakannya atas usulan alokasi dana Rp1 miliar per desa. Apalagi jika dana itu dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, saat ini saja dana transfer pusat ke daerah sudah sangat besar.

“Persoalan pembangunan desa, tidak harus dilakukan dengan pemberian dana Rp1 miliar per desa dari APBN. Kalau seperti itu caranya, habislah dana APBN. Dana transfer pusat ke daerah, saat ini sudah sangat besar hingga mencapai Rp 470 triliun dari APBN,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (23/12).

Menurut dia, dana yang dilimpahkan dari pusat ke daerah dalam bentuk dana transfer yang menjadi sumber utama APBD, sudah sangat besar. Selain dari dana itu, daerah juga mendapat PAD yang rata-rata mencapai 18% dari total APBD. “Jika ada dana APBN lagi untuk dana desa, maka habislah dana APBN. Untuk ke depan, dana yang akan mengucur ke desa terus bertambah melalui program-program kerakyatan yang akan lebih banyak.

“Sekarang saja APBN sudah disekat untuk kesehatan 5%, pendidikan 20%, belum lagi gaji pegawai, belanja modal,serta untuk bayar utang. Kalau ada lagi dana desa, tidak ada dana yang bisa dikelola pemerintah (pusat),” jelasnya.

Pemerintah kabupaten/kota semestinya sadar bahwa sudah banyak kekuatan dana yang saat ini mereka kelola. Dengan banyaknya kewenangan dan pelimpahan dana itu, mestinya daerah lebih sadar untuk mengelola dan membangun desa-desa di wilayahnya.

"Kalau para bupati menginginkan adanya transfer dana Rp 1 miliar ke setiap desa, pasti maunya merekalah. Dana di daerah sudah cukup besar. Lagi pula setiap desa bisa mencari pendapatan sendiri dari kabupaten melalui kegiatan galian, PBB, air, dan lain-lain. Pasti kabupaten bisa mengatur pola subsidi antara desa yang kaya dan miskin," jelas mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Sebelumnya, para bupati yang tergabung dalam Asosisasi Kabupaten se-Indonesia (Apkasi) mendukung alokasi dana Rp 1 miliar per desa sesuai keinginan pemerintah. Bahkan, Apkasi mengusulkan kepada pemerintah mencantumkan nominal dana desa tersebut dalam draft RUU Desa yang akan diserahkan pemerintah ke DPR RI.(dbs/wmr)


 
Berita Terkait Dana Desa
 
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
 
Jaga Desa, Kajari Gunung Mas Tangkap Kades Terduga Korupsi Dana Desa
 
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
 
Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Virus Corona: Ratusan Warga Asing Dievakuasi dari Wuhan, TNI AU Siapkan 3 Pesawat
Kedutaan Amerika Serikat di Baghdad Kena Hantam Tiga Roket
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta
BidDokkes Bersama Dit Polairud Polda Gorontalo Gelar Bhakti Kesehatan Masyarakat Pesisir Pantai
Mantan Dirut Transjakarta Donny Andy Saragih Akan Dicekal ke Luar Negeri
Polres Gorontalo Tetapkan IY Sebagai Tersangka Kasus Cabul Anak Berkebutuhan Khusus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta
Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton
PN Jakarta Pusat Paling The Best
Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI
Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]