Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kasus Tanah
Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan
2018-09-24 12:41:54

Tim Kunspek Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo melakukan peninjau lokasi pembangunan jalan yang akan menjadi akses menuju Pelabuhan Patimban, Subang nantinya.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, masyarakat Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat secara tegas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Patimban masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun mereka membutuhkan kepastian agar pemerintah bisa memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan dengan dibangunnya Pelabuhan Patimban ini.

Demikian diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Subang, Jabar, Jumat (21/9), guna merespon audiensi Paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban yang sebelumnya mendatangi Komisi V DPR RI, terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. Mereka berharap pembangunan Pelabuhan Patimban dapat melibatkan warga sekitar, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga di Subang.

"Kunjungan kita ke sini selain ingin melihat secara langsung proses pembangunan Pelabuhan Patimban, juga untuk mendapatkan masukan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar pelabuhan, terkait permasalahan yang ada dalam proses pembangunan Pelabuhan Patimban," ungkap Sigit di sela-sela pertemuan dengan masyarakat dan pihak terkait di Kantor Camat Pusakanagara, Subang, Jabar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu memastikan, pihaknya berjanji akan membantu mediasi masyarakat Desa Patimban dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan terhadap hak-hak mereka yang harus diperoleh.

"Seluruh pemangku kepentingan sepakat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban, karena menyangkut kepentingan dan masa depan masyarakat Kabupaten Subang ke depan. Masyarakat Patimban, Subang dan sekitarnya hanya ingin keadilan dan hak mereka terpenuhi dengan nilai yang wajar," ujar Sigit.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi . Menurutnya, pada prinsipnya masyarakat Desa Patimban menyambut dengan gembira kehadiran Pelabuhan Patimban ini. Karena dengan adanya pelabuhan ini, mereka menyadari bahwa akan memberikan sebuah kemajuan bagi masyarakat sekitarnya.

"Kita berharap agar segera ditentukan jalan tengahnya, agar pembebasan lahan segera tuntas, karena lahan warga yang terkena imbas dari pembangunan Pelabuhan Patimban ini merupakan lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari," kata politisi PKS itu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo dalam paparannya mengatakan, pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan. Selain itu, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas kendaraan serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas.(skr/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan
Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Eksekusi Tanah 1.000 M2 di Jalan Pramuka Samarinda Nyaris Bentrok
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop
Anggota DPRD Kaur Partai Golkar Akhirnya Dibebaskan, Tidak Terbukti Narkoba
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput
Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia
PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]