Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Bangsa
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
2018-08-21 20:32:19

Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu.(Foto: Dok/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu menyerukan, memasuki tahun politik 2018-2019 ini, perlunya persatuan antar-elemen bangsa secara hakiki. Menurutnya, persatuan tidak boleh hanya menjadi jargon, slogan dan idiom, tapi harus konsekuen dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Para elit politik, pemimpin lembaga negara, agamawan dan tokoh masyarakat agar menjadi tauladan bagi rakyat dengan sikap yang beradab dan berakhlak," kata Khatibul dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (20/8)

Politisi Partai Demokrat ini mengharapkan, perlunya mewaspadai upaya gerakan provokatif dengan berbagai lebel seperti yang terjadi di Papua dengan adanya proklamasi negara federasi Papua Barat.

Pemerintah harus tetap melakukan langkah persuasif dengan jalur dialog yang konstruktif dan inklusif sembari terus melakukan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah terdepan di perbatasan.

"Kepada para pendukung pasangan capres-cawapres, partai politik, tokoh politik diminta agar tetap bersikap dewasa dalam unggahan di media sosial. Bersikaplah sekadarnya saja kepada pihak yang didukung maupun pihak yang tidak didukung. Bijak dalam menggunakan media sosial untuk menciptakan iklim kondusif di media sosial," tekan dia.

Lebih lanjut ia meminta, HUT ke-73 Kemerdekaan RI ini harus dijadikan momentum bagi penyelenggara negara untuk menunaikan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghadirkan kesejahteraan bagi setiap jiwa yang tinggal di bumi pertiwi dengan tanpa diskriminasi dan pilih kasih. Praktik-praktik diksriminatif di bidang hukum, ekonomi dan sosial masih mudah dijumpai di lapangan, harus segera dihilangkan.

Sedangkan kepada penyelenggara negara, dituntut untuk menghadirkan kebijakan publik yang mengedepankan kebaikan bagi banyak orang tanpa tendensi kepentingan kelompok dan golongan.

"Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat seperti persoalan lapangan pekerjaan, harga sembako harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut persoalan mendasar rakyat." kata politisi dapil Jateng itu.(mp/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Bangsa
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Seruan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia, Habib Lutfi: Jaga Persatuan NKRI!
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Agama terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan
Fahri Hamzah: Pemilu 2019 Makan Korban Hingga Ratusan Jiwa, Akibat Salah Disain Sejak Awal
Dinsos Kaur Mengutus 5 Pendamping Kube Pelatihan ke Bekasi
BPN Prabowo Buka Posko Pengaduan di Jawa Barat
IT BPN: Ada 'Kecurangan Digital' akan Menyamakan Hasil Quick Count dengan Hitungan Manual
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Situng Bermasalah, Bawaslu Surati KPU untuk Berhati-hati karena Sangat Sensitif
Ternyata, Jokowi Kalah Telak di Kompleks Paspampres
Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi Pada Pengamanan Suara Rakyat
Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]