Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Massa 'Kobarkan Perang' Menggelar Aksi Demo di Depan Kantor Bawaslu Jakarta
2019-04-30 20:50:53

Tampak massa aksi demo di depan kantor Bawaslu di Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan massa dari Rumah Perjuangan Rakyat menyambangi gedung kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jl. HM Thamrin, Jakarta Pusat pada, Selasa (30/4). Massa yang tergabung mengatasnamakan diri sebagai Komando Barisan Rakyat Kawal Pemilu Curang (Kobarkan Perang).

Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di lokasi, satu persatu massa berorasi, tak hanya dari kaum laki-laki, aksi damai yang menyuarakan kuat kecurangan pada pesta demokrasi nasional yang berlangsung pada 17 April 2019 lalu tersebut lebih dominan jumlahnya dari kaum perempuan 'Emak emak' dan terlihat cukup kompak pada aksi damai kali ini. terlihat dilokasi aksi berlangsung, turut hadir tokoh; Ustadz Sambo, Fery Julianto,, Ahmad Yani, Marwan Batubara,, Syahganda Nainggolan. Rijal 'KOBAR', Jimmi CK GL Pro 08, Andrianto.

Massa menuntut untuk Bawaslu agar harus memproses semua pelanggaran dan kecurangan menyeluruh yang terstruktur, sistematis dan masif secara terbuka dan brutal, tentunya menghukum para pelaku dan pihak atau instansi yang terlibat dengan kecurangan pada Pemilu 2019 di Indonesia.

Ketum KOBAR Rijal 'Ijal' yang hadir turut menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu 2019, serta kepada ribuan petugas Pemilu yang sakit jatuh sakit.

"Kami turut berduka cita yang mendalam atas ratusan korban meninggal dan ribuan yang dirawat akibat Pilpres ini. Serta meminta penyelidikan akurat agar tak terulang di masa mendatang," tegas Ijal.

Namun, terkait kelalaian input data Situng oleh petugas KPU, kalau terus menerus salah input angka yang memenangkan Pasangan 01 Jokowi - Amin itu namanya kebiasaan. "Kalau sekali atau dua kali saja, yah tentu kami bisa maklumi, khilaf. Namun, ini kelalaian kok berkali kali," ungkapnya.

"Kami juga akan meminta kepada DPR RI untuk membuat Tim Pencari Fakta atas musibah yang terjadi di pemilu 2019 ini. Kawan-kawan hari ini kita saksikan ini adalah pesta demokrasi terburuk di dunia," serunya.

"Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran untuk melawan ketidakadilan, kecurangan serta kezolimanan. maka hanya satu kata 'Lawan," tegas Rijal.

"Saya akan terus menerus menyuarakan kebenaran untuk keadilan dengan gerakan bersama rakyat demi terselenggaranya pesta demokrasi rakyat," timpal Ijal menegaskan.

"Tidak ada pemimpin yang ingin memimpin negeri dan rakyat ini lebih baik kalau terpilih dengan cara bohong. Saya tidak percaya kalau rakyat menyaksikan kebohongan dan kecurangan yang terjadi terus menerus oleh oknum tertentu," jelasnya.

Sementara, Ustadz Sambo memberikan pernyatan, "jadi kalo Prabowo presiden real count, Jokowi presiden quick count," ujarnya.

Sedangkan, salah satu orator, Andrianto SIP manyampaikan bahwa Bawaslu tidak boleh tutup mata dalam melihat dugaan kecurangan Pemilu ini. Menurutnya, siapapun yang melakukan kecurangan harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Andrianto juga menyampaikan Ketua KPU harus dipecat. Ketua KPU adalah Arief Budiman. Menurut Andrianto, dia harus bertanggungjawab atas berlangsungnya Pemilu yang buruk ini.

Tak sampai di situ, Andrianto juga menyampaikan massa ingin Paslon 01 baik yang melalui tim pemenangannya yang terlibat dalam kecurangan didiskualifikasi.

Saat aksi berlangsung, perwakilan pengunjuk rasa berjumlah 8 orang diperkenankan memasuki kantor Bawaslu untuk menyampaikan tuntutannya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]