Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Advokat
Masih Magang, Eko Sumiharsono Sudah Mengaku sebagai Pengacara
2018-02-14 06:43:57

Tampak Eko Sumiharsono saat memegang surat bersama kliennya.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tindakan seorang yang mengaku berprofesi Pengacara atau Advokat yakni Eko Sumiharsono, SH. MH terbilang nekat, karena diduga telah melakukan praktek sebagai Pengacara serta sudah berani membuat papan nama prakek dirinya sebagai seorang Pengacara, padahal ia belum lulus dalam ujian profesi Advokat serta belum pernah diambil sumpahnya oleh badan yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Tinggi.

Advokat adalah profesi yang terhormat untuk membantu mendampingi kliennya dalam suatu kasus, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain harus dinyatakan lulus dalam ujian sebagai seorang Advokat atau penasihat hukum oleh suatu organisasi pengacara, ia juga harus terlebih dulu diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan harus memiliki Surat Berita Acara Sumpah (BAS).

Berdasarkan informasi yang diperoleh pewarta BeritaHUKUM.com, Eko panggilan akrab Eko Sumiharsono yang sebelumnya sebagai seorang yang aktif dibidang Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM), ia tiba-tiba menyandang gelar SH dan MH serta memproklamirkan dirinya sebagai seorang pengacara dengan menyandang jabatan sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pesut Mahakam yang dikukuhkan pada 12 Oktober 2017.

Demikian juga dirinya mengaku sebagai Pengacara dibawah naungan Lembaga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) cabang Samarinda versi Ketua Hendrich Juk Abeth SH.M hum. Sehingga ia diduga nekat melakukan praktek dalam mendampingi kliennya. Namun belakangan tindakannya diketahui bahwa Eko Sumiharsono SH, MH belumlah menjadi seorang profesi Pengacara profesional yang berdasarkan Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, namun ia kedudukannya masih sebagai Pengacara Magang.

Sementara, Kepala Bidang Hukum Pengadilan Tinggi Kaltim, Slamet saat di konfirmasi media ini di ruang kerjanya pada, Senin (12/2) pagi mengatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan dibuku register dan Berita Acara Sumpah (BAS) dari tahun 2016 hingga Januari 2018, baik dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) maupun Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tidak ada nama Eko Sumiharsono, SH. MH yang diambil sumpahnya, sehingga kalau sudah mengaku sebagai Pengacara ya perlu di pertanyakan dari mana, tegas Slamet.

Sedangkan, Eko Sumiharsono yang didampingi Ketua Paradi cabang Samarinda Hendrik Juk Abeth, SH. MH yang dikonfirmasi pewarta saat di kantin Pengadilan Negeri Samarinda pada, Senin (12/2) siang, Eko mengaku bahwa dirinya memang bukanlah seorang profesi Pengacara yang telah memiliki izin, namun hanya sebagai Pengacara Magang dan mengaku dibawah naungaan Peradi.

"Saya bukan pengacara, saya masih magang," ujar Eko singkat.

Ketika ditanyakan pewarta terkait dirinya bukanlah sebagai seorang Pengacara namun sudah berani membuatkan papan nama dirinya sebagai seorang Pengacara atau penasihat hukum dengan menggunakan kop surat dirinya sebagai pengacara, Eko lalu mengatakan bahwa kalau itu salah, maka ia akan menarik surat yang telah dikirimkan ke kedua lembaga peradilan tersebut dan bersedia akan membongkar papan nama yang telah di pasang tersebut.

"Mengenai surat yang ke Kejati Kaltim dan ke Jamwas Kejaksaan Agung saya akan tarik kembali, papan nama juga akan saya bongkar," ujar Eko.

Disamping itu Ketua Peradi Kota Samarinda Hendrik, menegaskan bahwa Eko Sumiharsono bukanlah Pengacara karena belum diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Eko masih magang jadi tidak bisa beracara sendiri untuk mendampingi kliennya. setidaknya magangnya 2 tahun baru bisa dilantik atau diambil sumpah sebagai Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Terkait lembaga Peradi yang menaungi Eko, Hendrik menegaskan itu salah dan tidak dibenarkan, maka saya akan berikan sanksi, tegas Hendrik.

"Masih magang namun sudah mengirim surat dengan kop surat sebagai pengacara dan papan namanya sebagai seorang pengacara itu salah dan tidak dibenarkan. Saya akan memberikan sanksi hukuman," pungkas Hendrik.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Advokat
Ahli: Peradi Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat Berdasar UU Advokat
Aturan Masa Magang Dua Tahun Bagi Calon Advokat Konstitusional
Terkait Pembatasan Umur, UU Advokat Diuji
Saksi Ahli Ungkap Hak Imunitas Advokat Sudah Sesuai Undang-Undang
Advokat Wajib Terlebih Dahulu Diperiksa Kode Etiknya, Sebelum Proses Pidana
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dosen UI: Jika Sebar Hoaks, Tokoh Agama Paling Berdosa
Mulai Besok Jalur 10 Stasiun Kereta Manggarai Bakal Ditutup Selama 45 Hari
HMPI: Hoaks Buat Netizen Lebih Hebat dari Quraish Shihab
Guntur Romli: Hoaks Sebabkan Kualitas Demokrasi Turun
Abdul Basyid Has: Pemkot Batam Harus Tunjukan Komitmen Berantas Korupsi, Bukan Sebaliknya.
Sumdaling PMJ Menangkap 6 Tersangka 'dokter' Penyunting Gas Oplosan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]