Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Sri Mulyani
Masih Banyak PR, Sri Mulyani Jangan Lupa Diri
2018-02-13 08:38:45

Penghargaan Menteri Terbaik untuk Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul penghargaan yang diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia, diharapkan ia tidak lupa diri. Masih terlalu banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikannya. Salah satu PR besar Sri Mulyani adalah menghadirkan postur APBN yang kredibel.

Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dimintai komentarnya lewat sambungan telepon, Selasa (13/2). Penghargaan itu diterima Sri Mulyani dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. "Menghadirkan postur APBN yang kredibel tanpa pemborosan adalah janji Sri Mulyani yang belum dilunasi," ungkapnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, rakyat Indonesia butuh postur APBN yang bisa mengangkat martabatnya. Dan penghargaan yang diterima Sri Mulyani hendaknya tak menjadi kebanggaan. Justru Sri Mulyani harus lihat fakta bahwa kemiskinan masih ada di kisaran 27 juta jiwa, ketimpangan bertengger di kisaran 0,39, dan daya beli masih stagnan di kisaran 4,9 persen.

"Bukankah tidak elok kita berbangga diri dengan sanjungan, penghargaan, dan pujian, disaat saudara-saudara kita masih ada yang tersisih. Sri Mulyani jangan sampai merasa benar sendiri. Tak bisa diprotes karena merasa sudah menjadi yang terbaik. Sebaliknya harus bisa menerima semua masukan dan terbuka dengan kritik," tutur mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Pengelolaan belanja dan utang dalam APBN belum maksimal. Apalagi ke depan, skenario akan digantungkan sepenuhnya pada sektor keuangan. Belum lagi, masih kata Heri, soal defisit APBN yang belum mampu dipecahkan dan berkibat pada beban utang yang besar. Tercatat, masih ada gap antara pendapatan dan belanja negara. Rasio utang masih menunjukkan grafik naik.

Tahun 2014, sambung Heri, rasionya sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, dan tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Bahkan pada 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB. "Penghargaan yang dinobatkan kepada Sri Mulyani harus menjadi cambuk untuk membebaskan lebih dari 250 juta jiwa dari beban utang," tandas politisi dari dapil Jabar IV itu.(mh/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Sri Mulyani
Masih Banyak PR, Sri Mulyani Jangan Lupa Diri
Ani-Kuntoro Jadi Menteri? Ternyata Trisakti cuma Dagangan Murahan
Sri Mulyani Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh Versi Forbes
Sulit Bebaskan Sri Mulyani dari Skandal Century
Langkah Sri Mulyani Bakal Terganjal Century
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Kebakaran Hutan California: Jumlah Orang Hilang Melonjak Menjadi 631 Jiwa
HNW: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekedar Jargon
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]