Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Fasilitas Anggota Dewan
Marzuki: Dari pada Rumah Dinas Anggota Lebih Baik Tunjangan Sewa
Sunday 15 Apr 2012 01:04:03

Komplek RJA DPR RI (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marzuki Alie menyatakan bahwa Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR banyak yang tidak ditempati. Untuk itu dirinya menyarakan sebaiknya fasilitas tersebut dijual saja.

"Sebaiknya (RJA.red) dikembalikan ke negara dan dijual, karena mayoritas enggak ditempati. Jangan lihat dari angka sewa dan pemeliharaannya, tapi lihat berapa uang yang tertanam dalam membangun rumah itu," ungkap Marzuki saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (13/4).

Marzuki menambahkan, sebagai gantinya lebih baik anggota DPR diberi uang tunjangan. "Sebaiknya anggota diberikan uang tunjangan saja, terserah mau sewa atau mau beli rumah sendiri. Uang tunjangannya itu Rp15 juta," tambahnya.

Menurut Marzuki, pemberian tunjangan anggota lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memelihara rumah dinas tersebut. "Kerusakan juga makin cepat kalau enggak ditungguin. Akan kita bicarakan dengan Pemerintah," paparnya.

Marzuki berharap rumah dinas DPR periode ini merupakan yang terakhir. "Periode depan enggak usah lagi menunggu RJA, dikembalikan saja. Uangnya triliunan bisa masuk sebagai pendapatan negara kalau dijual dan dideposito," simpulnya.

Bahkan kalau diusahakan maka uang hasil penjualan RJA bisa untuk bayar gaji DPR atau untuk mendanai kepentingan DPR lainnya. Tapi karena sudah diserahkan kepada Sekretariat Negara ke DPR maka harus digunakan sebagai biaya pemeliharaan rumah tersebut.

"Kalau saya punya kewenangan, saya jual saja rumah itu, setor ke negara. Kalau bisa diusahakan, belikan kebun, bisa produktif, bermanfaat untuk rakyat. Daripada dinikmati juga enggak, banyak yang kosong. Kemudian biaya besar dan membebani APBN," tandasnya.(dbs/biz)


 
Berita Terkait Fasilitas Anggota Dewan
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]