Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Marzuki Minta PDIP dan PKS Tiru Demokrat
Friday 09 Sep 2011 22:52:13

Ketua DPR Marzuki Alie (Foto: Istimewa)
*Cepat Memproses Pergantian Kader Bermasalah

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie mengritik dua fraksi yang ada di Senayan yang hingga kini belum juga mengajukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kader yang bermasalah. Dua fraksi tersebut adalah PDIP dan PKS.

Padahal, lanjut dia, Partai Demokrat telah melakukan pergantian secara cepat atas kadernya yang bermasalah, yakni mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin. "Demokrat untuk Nazaruddin begitu rapi memproses PAW. Bagiaman dengan fraksi lain? Ada kader yang sudah masuk penjara, tapi tidak diproses. Ada yang sudah dipenjara namun mau masuk DPR lagi,” kata Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/9).

Seperti diketahui, hingga sekarang PDIP belum memproses dua kadernya yang dipenjara, yakni Panda Nababan dan Dudhie M Murod. Sedangkan PKS belum memproses Misbakhun yang sudah menjadi terpidana dan baru keluar dari tahanan.

Marzuki menjelaskan, partai yang tidak segera memproses PAW kader bermasalah, tidak pro pada keadilan dan demokrasi. Tapi diakuinya, UU yang ada memang cukup lemah karena tidak mengharuskan kader bermasalah otomatis dipecat. “Tetapi secara etis seharusnya partai segera mengirimkan surat pemecatan kader bermasalah tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa mengatakan, pihaknya tengah menelusuri status hukum sejumlah anggota DPR yang terjerat berbagai kasus, terutama kasus korupsi. Langkah itu dilakukan, agar segera dapat diambil tindakan pemecatan terhadap sejumlah anggota DPR yang perkara mereka telah inkrach.

“Untuk mengetahui status hukum yang bersangkutan, kita akan minta konfirmasi lembaga peradilan. Kalau sudah ada konfirmasi resmi, baru BK dapat memberikan rekomendasi. Untuk Misbakhun, BK melihat partainya belum secara resmi mengirimkan surat dan tak bisa diproses,” tandasnya.(mic/rob)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Diskusi KMI: Mendongkrak Ekonomi Indonesia Melalui Omnibus Perpajakan
Kejari Gunungkidul Bersama Bupati Canangkan WBK dan WBBM
Arab Saudi Stop Sementara Kedatangan Jamaah Umroh
Sejumlah Wilayah Tergenang, Anies Imbau Jajaran Turun Tangan Bantu Masyarakat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar
Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]