Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Malaysia
Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditahan Dikenai 25 Dakwaan Pencucian Uang
2018-09-21 03:22:08

Dakwaan ini ditimpakan kepada Najib Razak dalam kasus penggelapan miliaran dolar AS dari Badan Investasi Negara Malaysia, 1MDB, yang diduga melibatkan dirinya.(Foto: twitter)
MALAYSIA, Berita HUKUM - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dikenai 25 dakwaan dugaan pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan terkait uang triliunan Rupiah yang masuk ke rekening pribadinya

Dakwaan ini ditimpakan kepada Najib Razak dalam kasus penggelapan miliaran dolar AS dari Badan Investasi Negara Malaysia, 1MDB, yang diduga melibatkan dirinya.

Dengan dakwaan tambahan ini, maka Najib menerima total 32 dakwaan setelah Juli lalu dia dikenai empat dakwaan terkait 1MDB.

Dalam persidangan, Najib tetap menyanggah bahwa dirinya menyalahgunakan dana 1MDB atau dana publik lainnya.

Dua pekan lalu, Najib menerbitkan surat yang ia sebut akan membersihkan namanya terkait sumbangan US$100 juta, atau sekitar Rp1,4 triliun, dari raja Arab Saudi.

Najib Razak ditahan dalam dugaan penyalahgunaan kekuasaan.Hak atas fotoEPA
Image captionNajib Razak ditahan dalam dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam aku Facebook, Najib mengatakan karena Raja Abdullah sudah tiada dan ia sendiri tak lagi menjabat sebagai perdana menteri, saatnya sekarang untuk "membuka dokumen untuk membersihkan nama dan untuk menepis berbagai tuduhan dan fitnah".

Najib mengklaim bahwa sebagian sumbangan dari Raja Abdullah tersebut "untuk mendanai operasional politik Barisan Nasional".

Kemunculannya di pengadilan Kamis (20/09) merupakan ketiga kalinya mantan perdana menteri tersebut dihadapkan ke pengadilan.

Ia pertama kali dihadirkan di pengadilan pada tanggal 4 Juli, tidak sampai dua bulan setelah kalah dalam pemilihan umum.

Secara total terdapat tujuh dakwaan yang telah diarahkan kepadanya berkaitan dengan pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan semasa menjadi perdana menteri.

Najib RazakHak atas fotoMOHD RASFAN/AFP
Image captionDalam foto ini, Najib Razak tiba di pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2018 di Kuala Lumpur.

Pada Rabu (19/09), Najib Razak, ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), lembaga setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Putrajaya.

Dalam pernyataan kepada media, SPRM menyebutkan bahwa penahanan mantan orang nomor satu di Malaysia selama periode 2009 hingga 2018 itu dilakukan pada Rabu sore di kantor pusat SPRM di Putrajaya.

Sejak awal Najib membantah segala tuduhan dan sempat dinyatakan bebas dari segala tuduhan oleh Kejaksaan Agung Malaysia saat dirinya masih berkuasa.

Ia menyebut dana US$628 juta tersebut merupakan sumbangan dari Kerajaan Arab Saudi.

Namun penyelidikan baru terkait skandal 1MDB dibuka lagi setelah koalisi Barisan Nasional yang ia pimpin kalah dalam pemilu pada bulan Mei.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Malaysia
Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditahan Dikenai 25 Dakwaan Pencucian Uang
Pejabat Malaysia Klaim 'Proyek Cuci Uang' Mantan PM Najib Razak Melibatkan Cina
Ratusan Jam, Tas dan Ribuan Perhiasaan Triliunan Rupiah Disita dari Rumah Mantan PM Malaysia
Rakyat Malaysia Gotong royong Menyumbang untuk Bayar Utang Negara
Polisi Malaysia 'Sita Puluhan Koper Uang Tunai dan Perhiasan' dari Rumah Mantan PM Najib Razak
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]