Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kaltara
Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara
2018-03-14 01:03:52

Ilustrasi. Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin yang sebelumnya menjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Budiman diduga menyalahgunakan wewenangnya pada proses pembebasan lahan seluas 62 hektare senilai Rp 7, 06 Milyar. Terdakwa Budiman secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dituntut selama 7 tahun 6 bulan penjara.

Sidang yang digelar Senin (12/3) kemarin tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU ) Ali Mustofa SH dari Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada sidang Kasus Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa, terdakwa Budiman Arifin yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah tahun 2004 selaku Pengguna Anggaran (PA) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam amar tuntutannya JPU, Ali Mustafa mengatakan, "terdakwa terbukti dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) Kesatu".

Sidang digelar dengan Majelis Hakim yang dipimpin Ir. Abdul Rahman Karim, SH didampingi Hakim Anggota Maskur,SH dan Ukar Priyambodo,SH.MH. Selain menuntut terdakwa Budiman Arifin selama 7 tahun dan 6 bulan, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp200 Juta, subsidair 6 bulan kurungan penjara.

Mendengar tuntutan selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, terdakwa Budiman Arifin yang juga mantan Bupati Bulungan dua periode itu tertunduk lemas, seolah tak berdaya.

Oleh majelis hakim menerima tuntutan Jaksa penuntut Umum memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan pada sidang berikutnya.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Kaltara
Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara
Saat akan Upacara HUT KORPRI dan HUT PGRI Wagub Kaltara Ngamuk
Martin Billah Resmi Jadi Tersangka kerusuhan Pilgub Kaltara
Cawagub Martin Billa Diperiksa Polda Kaltim Terkait Kerusuhan di Kaltara
Demo Anarkis Tolak Hasil Pilkada, Massa Bakar Kantor Gubernur Kaltara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal
Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO
PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil
AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo
Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]