Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Malaysia
Malaysia Batalkan Proyek Kereta Rp 290 T dari Utang China
2019-01-28 19:30:37

Malaysia Membatalkan Kesepakatan dengan Perusahaan China untuk East Coast Rail Link.(Foto: Istimewa)
MALAYSIA, Berita HUKUM - Malaysia mengumumkan untuk membatalkan proyek pembangunan kereta api yang didanai China, East Coast Rail Link (ECRL).

Menteri ekonomi Malaysia Mohamed Azmin Ali mengatakan, Malaysia membatalkan proyek senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 290 triliun. Rencananya dana tersebut akan dipinjamkan oleh China kepada Malaysia.

"Kabinet telah membuat keputusan ini karena biaya untuk mengembangkan ECRL terlalu besar dan kami tidak memiliki kapasitas finansial," kata Mohamed Azmin Ali seperti dikutip dari CNBC, Minggu (27/1).

Pada Sabtu kemarin (26/1), dia mengatakan negaranya memutuskan membatalkan proyek East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$ 20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co (CCCC).

Menurutnya biaya proyek kereta api tersebut terlalu besar. Ditambah, bunga atas proyek itu sendiri mencapai setengah miliar ringgit atau US$ 120 juta per tahun.

"Kami tidak sanggup menanggung ini, jadi proyek ini harus dihentikan tanpa memengaruhi hubungan baik kami dengan China," jelasnya.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Agustus 2018 pernah mengatakan, Malaysia memang berencana untuk membatalkan proyek kereta api tersebut. Namun saat itu masih dalam negosiasi dengan CCCC.

Seperti diberitakan detikFinance pada Agustus 2018 yang mengutip reuters, keputusan tersebut disampaikan Mahathir dalam lawatan 5 harinya di negeri tirai bambu. Dia mengatakan, proyek bakal ditunda hingga Malaysia benar-benar mampu. Kini Malaysia mantap untuk membatalkan proyek tersebut. (zlf/detik/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Malaysia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]