Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Malaysia
Malaysia Batalkan Proyek Kereta Rp 290 T dari Utang China
2019-01-28 19:30:37

Malaysia Membatalkan Kesepakatan dengan Perusahaan China untuk East Coast Rail Link.(Foto: Istimewa)
MALAYSIA, Berita HUKUM - Malaysia mengumumkan untuk membatalkan proyek pembangunan kereta api yang didanai China, East Coast Rail Link (ECRL).

Menteri ekonomi Malaysia Mohamed Azmin Ali mengatakan, Malaysia membatalkan proyek senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 290 triliun. Rencananya dana tersebut akan dipinjamkan oleh China kepada Malaysia.

"Kabinet telah membuat keputusan ini karena biaya untuk mengembangkan ECRL terlalu besar dan kami tidak memiliki kapasitas finansial," kata Mohamed Azmin Ali seperti dikutip dari CNBC, Minggu (27/1).

Pada Sabtu kemarin (26/1), dia mengatakan negaranya memutuskan membatalkan proyek East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$ 20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co (CCCC).

Menurutnya biaya proyek kereta api tersebut terlalu besar. Ditambah, bunga atas proyek itu sendiri mencapai setengah miliar ringgit atau US$ 120 juta per tahun.

"Kami tidak sanggup menanggung ini, jadi proyek ini harus dihentikan tanpa memengaruhi hubungan baik kami dengan China," jelasnya.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Agustus 2018 pernah mengatakan, Malaysia memang berencana untuk membatalkan proyek kereta api tersebut. Namun saat itu masih dalam negosiasi dengan CCCC.

Seperti diberitakan detikFinance pada Agustus 2018 yang mengutip reuters, keputusan tersebut disampaikan Mahathir dalam lawatan 5 harinya di negeri tirai bambu. Dia mengatakan, proyek bakal ditunda hingga Malaysia benar-benar mampu. Kini Malaysia mantap untuk membatalkan proyek tersebut. (zlf/detik/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Malaysia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]