Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Tanah
Majelis Hakim Menolak Keberatan Para Terdakwa Kasus Penyerobotan Tanah di Kobar
2017-10-17 06:57:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penyerobotan tanah di Kotawaringin Barat (Kobar) mulai bergulir di Pengadilan, dan Hakim menolak keberatan para terdakwa dalam sidang yang digelar secara terpisah, dengan alasan masa hukuman para terdakwa dibawah 15 tahun.

Keempat terdakwa kasus penyerobotan tanah milik almarhum Brata Ruswanda, M. Rosihan Pribadi dan Ir. Lukmansyah, Mila Karmila dan Ir. H. Ahmad Yadi mengajukan keberatan dan meminta untuk diajukan penundaan digelarnya sidang lantaran tidak didampingi kuasa hukum.

"Ancamannya dibawah 15 tahun, jadi (terdakwa) tidak wajib didampingi kuasa hukum, (dengan demikian) sidang tetap dilanjutkan," kata Hakim Ketua Anak Agung Gede Agung, Senin (16/10) di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kendati ditolak, Majelis Hakim tetap mencatat permintaan keberatan dari para terdakwa. "Keberatan saudara kami catat, tapi sidang tetap dilanjutkan," sambung Majelis Hakim.

Terkait kasus ini, Bupati Nurhidayah diduga melakukan intervensi kasus yang membelit anak buahnya dalam perkara penyerobotan tanah di Kobar.

Ahli waris meminta keadilan ditegakkan dan berkas perkara penggelapan tanah milik Alm. Brata Ruswanda sudah diserahkan ke Kejaksaan dan kini mulai bergulir di meja hijau.

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Acep Subhan Saepudin, SH membacakan surat dakwaannya di hadapan terdakwa M. Rosihan Pribadi dan Ir. Lukmansyah Mila Karmila dan Ir. H. Ahmad Yadi atas penyerobotan lahan milik almarhum Brata Ruswanda yang kasusnya dilaporkan ahli waris Hj. Wiwiek Sudarsih.

Pembacaan dakwaan didengar dengan seksama oleh empat terdakwa yang dipimpin Anak Agung Gede Agung sebagai Ketua Majelis Hakim dan Iqbal Banana dan Mantiko sebagai Hakim Anggota.

Untuk diketahui dakwaannya, JPU menyatakan bahwa para terdakwa memasukan hak orang lain (Alm. Brata Ruswanda) seluas 10 hektar di Jalan Padat Karya, Pangkalan Bun ke dalam aplikasi Simbada dengan dasar foto copy SK Gubernur Kalimantan Tengah No. DA.07/D.I.5/IV-1971 tanggal 26 April 1974 tentang pemberian hak atas tanah negara bebas.

"Pada saat proses pemasukan dan menginput data ke dalam aplikasi tersebut, saudara Mila Karmila data tanah milik alm. Brata Ruswanda, sehingga tercatat sebagai aset Distanak Kota Waringin Barat dan kemudian di print out ke aplikasi Simpanan Barang dan Aset Daerah (Simbada) yang ditandatangani oleh saudari Mila Karmila," ujar JPU Acep.

Dalam dakwaannya JPU menyampaikan bahwa para terdakwa secara sengaja atau turut serta dengan melawan hukum memilki barang sebagian atau seluruhnya atas milik orang lain (alm. Brata Ruswanda) seluas 10 hektar di Jalan Padat Karya RT 12/RW IV Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Usai membacakan dakwaannya, JPU menyatakan sidang akan dilanjutkan pekan depan, tanggal 23 Oktober 2017 dengan agenda keberatan (eksepsi) dari terdakwa.

Sebelumnya, penyidik Polda Kalteng menjerat para pejabat Distanak Kobar, yakni M. Rosihan Pribadi dan Ir. Lukmansyah, Mila Karmila dan Ir. H. Ahmad Yadi sebagai "pesakitan" atas laporan Wiwik Sudarsih dalam kasus penyerobotan tanah seluas 74.000 m2 yang berlokasi di Jalan Padat Karya RT 12/RW IV Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Wiwik Sudarsih adalah anak pertama (ahli waris) dari Alm. Brata Ruswanda.(bh/db)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Tanah
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan
Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Eksekusi Tanah 1.000 M2 di Jalan Pramuka Samarinda Nyaris Bentrok
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur di Cina
Persija Pawai Juara, Ditlantas PMJ Lakukan Rekayasa Lantas di SU GBK dan Balaikota
Selangkah Lagi Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia 2020
PAN: Pro-Jokowi di Sumsel Bukan Kader, Keterlaluan Bohongnya!, DPW Sumsel Tempuh Jalur Hukum
BPN Prabowo-Sandi: Alhamdulillah, Biang Fitnah Sudah Dukung Jokowi
Kapendam Jaya Mengapresiasi Polisi Cepat Menangkap Pelaku Penganiayaan Anggota TNI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el
SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign
Inilah 3 Orang DPO Pelaku Pengeroyokan Anggota TNI di Ciracas, Jakarta Timur
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]