Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Palestina
Mahmud Abbas Batalkan 'Seluruh Perjanjian dengan Israel dan AS' terkait Rencana Pencaplokan Sebagian Wilayah Tepi Barat
2020-05-21 05:38:37

Presiden Abbas sebelumnya juga pernah mengancam akan mengakhiri hubungan dengan Israel tetapi ancaman itu tidak sampai dilaksanakan.(Foto: AFP)
PALESTINA, Berita HUKUM - Seorang pejabat Palestina mengatakan sebuah komite akan membahas langkah-langkah penerapan keputusan Presiden Mahmud Abbas tentang pembatalan semua perjanjian dengan Israel dan Amerika Serikat karena Israel berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

Setelah mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi Palestina di Ramallah pada Selasa malam waktu setempat (19/5), Presiden Abbas mengatakan, "Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina sekarang tidak terikat dengan seluruh perjanjian dan kesepahaman dengan pemerintah Amerika Serikat dan Israel, dan juga semua komitmen yang dibuat atas dasar kesepahaman dan perjanjian itu, termasuk dalam hal keamanan."

"Mulai sekarang otorita pendudukan Israel harus memikul semua tanggung jawab dan komitmen terhadap masyarakat internasional sebagai pihak yang menduduki."

Presiden Abbas sebelumnya juga pernah mengeluarkan ancaman untuk mengakhiri hubungan dengan Israel tetapi tidak sampai dilaksanakan.

Namun ancaman kali ini tercatat sebagai yang paling keras. Menurut seorang pejabat senior Palestina yang berbicara kepada BBC, ancaman Presiden Abbas ini serius dan ia menambahkan sebuah komite akan membahas teknis pelaksanaannya.

Sejauh ini diketahui pasukan keamanan di lapangan belum menerima perintah baru.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin meneguhkan kedaulatan Israel di wilayah-wilayah permukiman Yahudi dan di Lembah Yordania.

Langkah itu sejalan dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kerangka "visi perdamaian" antara Israel dan Palestina yang diumumkan Januari lalu.

Wilayah diduduki Israel

Rencana Trump menyebutkan negara Palestina mencakup sekitar 70% wilayah Tepi Barat, seluruh wilayah Jalur Gaza yang beribukotakan di pinggiran Yerusalem Timur. Dalam rencana itu disebutkan Yerusalem "akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi".

Baik Israel maupun Palestina saling mengklaim kota tersebut. Palestina berkeras Yerusalem Timur, yang diduduki Israel sejak Perang Timur Tengah 1967, akan menjadi ibu kota negaranya di masa depan.

Permukiman Yahudi, Israel-PalestinaHak atas fotoAFP
Image captionPerluasan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina dianggap melanggar hukum internasional tetapi Israel berpendirian sebaliknya.

Palestina -yang mengklaim seluruh wilayah Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur - menyebut rencana Presiden Trump condong ke Israel dan mengingkari hak-hak Palestina.

Israel telah menduduki wilayah-wilayah itu sejak perang tahun 1967. Hingga kini lebih dari 600.000 warga Israel menempati sekitar 140 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Mayoritas negara di dunia menganggap permukiman yang dihuni warga Israel di wilayah Palestina melanggar hukum internasional, walaupun Israel membantahnya dan permukiman-permukiman itu pun terus diperluas.

Wartawan BBC di Yerusalem, Tom Bateman, melaporkan jika ancaman Presiden Abbas benar-benar diterapkan maka langkah itu dapat memicu perubahan di Tepi Barat. Perjanjian berusia dua dekade yang berlaku di Tepi Barat berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Palestina dan membantu menopang pemerintahan yang diakui dunia internasional.

Di antara masalah peka, lanjut Bateman, adakah koordinasi di bidang keamanan antara Israel dan Otorita Palestina.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Palestina
 
Mahmud Abbas Batalkan 'Seluruh Perjanjian dengan Israel dan AS' terkait Rencana Pencaplokan Sebagian Wilayah Tepi Barat
 
Konferensi Liga Parlemen Dunia untuk Palestina Hasilkan Beberapa Butir Resolusi
 
Indonesia Harus Tolak Peta Jalan Damai Israel - Palestina Usulan AS
 
Bentrokan Israel dan Milisi Palestina di Gaza: Mengapa Hamas Memilih Menahan Diri?
 
Hidayat Nur Wahid: Kita Membantu Palestina karena Alasan Kemanusian
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]