Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus E-KTP
MKD DPR Tunggu Proses Hukum Setya Novanto
2017-11-17 07:45:21

Wakil Ketua MK DPR RI, Adies Kadir (F-PG) mengemukakan kepada wartawan terkait dengan kasus Ketua DPR RI Setya Novanto, "kita akan melakukan rapat pimpinan guna menghimpun suara setiap fraksi, hingga MKD mengambil sikap menunggu proses hukum yang tengah berjalan."(Foto: Jayadi/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adies Kadir merespon cepat terkait perkembangan kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan melakukan rapat pimpinan guna menghimpun suara setiap fraksi. Hingga akhirnya diputuskan MKD mengambil sikap menunggu proses hukum yang saat ini tengah berjalan.

"Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang ada dan sedang dibahas. Tidak ada maksud tidak percaya dari DPR kepada Novanto," kata Adies, Kamis (16/11) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam, Adies menjabarkan telah terjadi perdebatan diantara fraksi dalam mengambil sikap terkait Setya Novanto, meski pada akhirnya MKD memutuskan akan mengambil sikap sesuai dengan UU MD3. "Ada beberapa kawan dari fraksi lain yang menanyakan masalah Setnov. Memang dari jam 1 sampai jam 3 ini kami mengadakan rapat telah terjadi perdebatan yang dinamis," ungkap Adies.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan MKD tidak akan mengambil sikap jika status Setya Novanto masih berstatus tersangka. Karena itu, DPR sangat tidak ingin melangkahi proses hukum yang kini sedang berjalan. "Karena kasus tersebut masih ditangani aparat, jadi sesuai UU MD3 kami menunggu penanganan kasus dari aparat penegak hukum tersebut. Kemudian apa hasil dari aparat penegak hukum tersebut yang akan ditindaklanjuti," terang Adies.

Sikap praduga tidak bersalah harus dijalankan selama proses hukum Setya Novanto masih berjalan. DPR tegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penegakan hukum tersebut. Namun, masyarakat diminta untuk tidak gegabah dalam menyikapi kasus Setya Novanto ini.(hs/sc/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Kasus E-KTP
KPK Harus Bongkar Dugaan Skandal KTP-el Jilid 2
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Novanto?
Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah
Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan
Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019
IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Setelah Uruguay, Kanada Resmi Legalkan Penggunaan dan Penjualan Ganja
Pebisnis Bunuh Diri Pakai Pistol, Sejumlah Senjata Ilegal Ditemukan di Apartemennya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]