Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Sri Bintang Pamungkas
MK Kabulkan Permohonan Sri Bintang Pamungkas terkait Uji UU Perbendaharaan Negara
2017-09-30 18:45:33

Sri Bintang Pamungkas selaku Pemohon Prinsipal didampingi kuasa hukumnya seusai sidang pengucapan putusan perkara pengujian UU Perbendaharaan Negara, Kamis (28/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.Foto: Humas/Ganie)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) untuk sebagian. Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas.

"Amar putusan, menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara tidak dapat diterima. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara untuk sebagian," demikian dibacakan Ketua MK Arief Hidayat selaku Ketua Pleno didampingi Hakim Konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (28/9).

Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 40 UU Perbendaharaan Negara dan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menurut Mahkamah, Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan MK No. 15/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017. Putusan tersebut menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

"Terhadap permohonan Pemohon yang objeknya sama yaitu mempersoalkan konstitusionalitas berlakunya ketentuan kedaluwarsa terhadap pembayaran pensiun bagi PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara, maka menjadi kehilangan objek," ujar Hakim Konstitusi Aswanto yang membacakan pendapat Mahkamah.

Sementara terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah berpendapat bahwa karena ketentuan tentang kedaluwarsa dalam norma a quo berkenaan dengan persoalan utang negara. Sedangkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara, tetapi merupakan kewajiban negara.

"Sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, maka norma Pasal 40 ayat (2) tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," kata Aswanto.

Sedangkan terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam rumusan norma a quo. Sebaliknya, keberadaan norma a quo justru sangat diperlukan guna memberi kepastian hukum terhadap pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara tidak beralasan menurut hukum.

"Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sebagian telah kehilangan objek. Sebagian beralasan menurut hukum dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum," tandas Aswanto.(NanoTresnaArfana/LA/MK/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Sri Bintang Pamungkas
Analisa Atas Putusan Untuk Asma Dewi: Kompromi Majelis Hakim
MK Kabulkan Permohonan Sri Bintang Pamungkas terkait Uji UU Perbendaharaan Negara
Polisi Menangguhkan Penahanan Aktivis Sri Bintang Pamungkas
Sri Bintang Pamungkas dan Berbagai Elemen Demo Depan Istana Negara
Ini Dia Bukti 'Kebodohan dan Kebohongan' Jokowi versi Sri Bintang Pamungkas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur di Cina
Persija Pawai Juara, Ditlantas PMJ Lakukan Rekayasa Lantas di SU GBK dan Balaikota
Selangkah Lagi Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia 2020
PAN: Pro-Jokowi di Sumsel Bukan Kader, Keterlaluan Bohongnya!, DPW Sumsel Tempuh Jalur Hukum
BPN Prabowo-Sandi: Alhamdulillah, Biang Fitnah Sudah Dukung Jokowi
Kapendam Jaya Mengapresiasi Polisi Cepat Menangkap Pelaku Penganiayaan Anggota TNI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el
SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign
Inilah 3 Orang DPO Pelaku Pengeroyokan Anggota TNI di Ciracas, Jakarta Timur
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]