Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Omnibus Law
MK Batalkan UU No 11/2020 Tentang Ciptakan Kerja
2021-11-25 19:02:50

Tim Advokasi Gugat Omnibus Law saat mengikuti Sidang Online Uji Formil Mahkamah Konstitusi (Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui proses persidangan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Tim Advokasi Gugat Omnibus Law yang teregister dengan Nomor: 107/PUU-XVIII/2020.

Dalam amar putusan tersebut, pada intinya MK menyatakan, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.

"Tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Majelis Hakim MK dalam amar putusannya di Jakarta.

Selain itu MK menegaskan bahwa UU Cipta Kerja saat ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen.

Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, maka Undang-Undang atau Pasal-Pasal atau Materi-materi yang telah dicabut atau di ubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali.

Selain itu MK menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Janses E. Sihaloho, SH selaku kuasa hukum menyatakan putusan MK tersebut sudah cukup tepat, karena UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja dalam proses pembentukkannya telah banyak melanggar (syarat formil), sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

"Putusan MK ini sudah tepat dan seharusnya menjadi pelajaran penting, agar pembuat Undang-Undang ke depan dapat lebih profesional, taat asas dan lebih menghargai partisipasi dan kepentingan publik," ujar Janses E. Sihaloho dalam siaran persnya yang diterima awak redaksi BeritaHUKUM.com di Jakarta pada Kamis, (25/11).

Sedangkan M. Wastu Pinandito, S.H. yang juga salah satu Kuasa Hukum menyayangkan keputusan MK yang masih memberikan kesempatan bagi Pembentuk UU dalam hal ini Pemerintah dan DPR agar dapat melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Karena apabila tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan dinyatakan Inkonstitusional secara permanen atau dengan kata lain dibatalkan permanen.

"Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi memberikan kesempatan tersebut, karena dikhawatirkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja tidak dilakukan secara profesional dan taat hukum. Mengingat waktu yang diberikan oleh MK hanya dua tahun, sedangkan UU Cipta Kerja itu didalamnya memuat 78 Undang-Undang," pungkasnya.(bh/ams)


 
Berita Terkait Omnibus Law
 
Baleg Terima Audiensi Buruh Terkait UU Cipta Kerja
 
Hormati Keputusan MK, Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja
 
Pengamat dan KAMI Mendesak Pemerintah Beritikad Baik Hentikan Proses Hukum Jumhur-Anton serta Rehabilitasi Nama Baik
 
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi
 
DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
Carut-Marut Soal Tambang, Mulyanto Sesalkan Ketiadaan Pejabat Definitif Ditjen Minerba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]