Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
PPP
MA Sahkan Kepengurusan PPP Romy, Romahurmuziy: Ajak Bersatu Menyongsong Pilkada 2018 dan Pileg 2019
2017-08-14 19:29:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) pada Sabtu (12/8) siang, membacakan putusan Peninjauan Kembali (PK) terkait dengan dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PK dengan Nomor. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 tanggal 12 Juni 2017, diajukan oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Aunur Rofiq.

Dalam putusan itu, MA secara resmi membatalkan putusan kasasi MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015.

Dengan dikeluarkannya putusan MA tersebut, maka kepengurusan partai PPP berlambang Ka'bah itu secara sah dipegang oleh Romahurmuziy (Romy), dan membatalakan kepengurusan PPP yang dipimpin Djan Faridz.

Ketum PPP Romahurmuziy (Romy), bersyukur dengan adanya putusan tersebut. "Alhamdulillah... siang tadi (Sabtu,12/8) Mahkamah Agung (MA) RI secara resmi telah mengumumkan isi lengkap Putusan PK," ucap Romy dalam pernyataannya yang diterima Aktual.com di Jakarta, ditulis Minggu (13/8).

Dengan telah dibatalkannya putusan tesebut, lanjut pernyataan Romy itu, maka tidak ada lagi legalitas dari DPP PPP yang dipimpin oleh Djan Faridz.

"Sekali lagi, perkenankan saya mengajak semua anggota PPP, termasuk saudara saya Djan Faridz, saatnya bersama kita bersatu dan membangun kembali PPP," ajak Romy.

"Kepada rakyat Indonesia, juga kami mengumumkan pernyataan kesiapan penuh PPP untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pesta demokrasi Pilkada 2018 dan Pileg 2019, langsung gigi empat," katanya menegaskan.

Ketua Umum PPP, Romahurmuziy menyatakan, PPP di bawah kepemimpinanya yang sah berkewajiban mengajak semua kader PPP dari level pusat dan daerah untuk bersatu bersama membangun PPP dan mengakhiri konflik berkepanjangan yang sudah banyak menguras banyak energi dan mengganggu stabilitas partai.

Dengan telah dibatalkannya Putusan MA-RI No. 601, maka tidak ada lagi secuilpun legalitasi dari mereka yang selama ini menamakan diri sebagai DPP PPP di bawah Ketua Umum Djan Faridz," kata Romahurmuziy.

Selanjutnya, juga disampaikan Ketum PPP Romahurmuziy, PPP sudah siap, bahkan sudah berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2018. PPP juga menyatakan siap ikut berpartisipasi dalam Pileg 2019.

Sudah banyak langkah dilakukan DPP PPP dibawah pimpinan saya, berkonsolidasi dengan kader partai dari tingkat provinsi sampai kabupaten untuk bersatu membangun kembali PPP untuk mensukseskan pesta demokrasi yang tidak lama lagi akan berlangsung," ungkap Romahurmuziy.

Ronahurmuziy dengan mantap dan percaya diri mengumumkan pernyataan kesiapan penuh PPP untuk berpartisipasi dalam seluruh agenda pesta demokrasi Pilkada 2018 dan Pileg 2019.(ppp/ZaenalArifin/aktual/bh/sya))

Share : Facebook |

 
Berita Terkait PPP
PPP Tagih Komitmen Ridwan Kamil terkait Kesepakatan Memilih Uu
PPP Romi Ajak Kubu Djan Gabung Hadapi Pemilu 2019
MA Sahkan Kepengurusan PPP Romy, Romahurmuziy: Ajak Bersatu Menyongsong Pilkada 2018 dan Pileg 2019
MA Kabulkan Gugatan Kubu Romi, Ketum PPP Romahurmuziy Ajak Gabung Djan Faridz
Kasus Penistaan Agama, PPP: Alim Ulama PPP Imbau Umat Menahan Diri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]