Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Ahok
MA Menolak PK Ahok, Pelapor Ahok Menilai Langkah MA Sudah Tepat
2018-03-26 23:49:47

Ilustrasi. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menyatakan langkah Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menolak Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat tepat.

"PK Ahok ditolak oleh MA sudah sangat tepat. Sesuai dengan suara rakyat yang menginginkan keadilan hukum di negeri ini," kata Pedri melalui keterangan tertulisnya, Senin (26/3).

Pedri menambahkan, sejak awal PK tersebut terlihat lemah.

Bahkan ia memprediksi PK Ahok akan ditolak.

"Memang sejak awal materi PK yang diajukan Ahok ini sangat lemah dan tidak layak untuk dikabulkan," lanjutnya.

"Mereka terlalu memaksakan diri, tapi kita hargai karena itu adalah hak hukumnya," tegas Pedri.

Pedri Kasman diketahui merupakan pihak yang melaporkan Ahok atas dugaan penistaan agama setelah melihat video pidato Ahok di Kepulauan Seribu berdurasi 13 detik.

Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2016, ia melaporkannya ke Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, melalui Kabiro Humas Mahkamah Agung, Abdullah mengatakan bahwa Peninjauan Kembali terpidana penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak.

"Ya betul (ditolak). Hari ini diputuskan," ungkap Abdullah.

Sementara, Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Josefina Agatha Syukur mengaku belum mengetahui putusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan kliennya.

"Saya belum dapat kabar apa pun dari MA. Saya belum diinfo," kata Josefina kepada Kompas.com, Senin (26/3). Ia tidak bisa memberi tanggapan apa pun lantaran masih menunggu pemberitahuan resmi dari MA. Baca juga: PK Ahok Ditolak MA "Saya tunggu pemberitahuan resminya," ujarnya.

Sebelumnya, MA menolak PK yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "PK Ahok tidak dikabulkan majelis hakim," ujar juru bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi.

Suhadi mengatakan, majelis hakim tidak mengabulkan seluruh alasan yang diajukan Ahok dalam PK tersebut. Ahok mengajukan PK pada 2 Februari 2018.(dbs/kompas/tribunnews/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Ahok
Ditertawai Adiknya Ahok, Sam Aliano: Harapan Veronika Tan Jadi Ibu Negara
Mako, Ahok dan Teroris
Terkait Kewarganegaraan Ayah Ahok, Inilah Tanggapan Yusril Atas Surat Terbuka Adik Ahok
'Ahok Masih di Rutan Mako Brimob karena Kedekatannya dengan Jokowi'
Tim GNPF Pertanyakan Terpidana Ahok Masih Ditahan di Mako Brimob
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Zulkifli Kritik Istana Soal Gempa NTB: Bencana Kok Hitung Untung-Rugi
Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
Gagal Mitigasi, Pemerintah Harus Jadikan Gempa Lombok Bencana Nasional
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]