Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Gempa
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
2018-08-21 12:33:44

Ilustrasi. Dampak gempa 7 SR per 13/8/2018: 436 orang meninggal dunia, 1.353 orang luka-luka, 352.793 orang mengungsi dan banyak kerusakan fisik. Kerusakan dan kerugian sementara akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 5,04 trilyun.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya kembali di guncang gempa hebat dan beruntun pada Minggu (19/8/2018) malam dan Senin (20/8/2018) pagi. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa berkekuatan 7,0 SR dan 5 SR di Lombok merupakan aktivitas baru, berbeda dari gempa pada 5 Agustus 2018 lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Presiden Joko Widodo untuk status menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional. "Pak Jokowi harus merespon cepat gempa beruntun hebat di Lombok agar segera dinaikkan situasinya menjadi bencana nasional," kata Mardani dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (20/8).

Sebelumnya, gempa yang melanda Lombok pada Minggu (5/8/2018) lalu menyebabkan lebih dari 460 orang meninggal dan menyebabkan lebih dari 350.000 orang mengungsi. "Saya sudah minta status gempa Lombok dinaikkan ke level bencana nasional pada Selasa, 14 Agustus 2018 lalu, dan tanggal 19-20 ini terjadi gempa hebat beruntun lagi, saya harap jangan sampai pemerintah lambat menyatakan status bencana ini lagi," tegasnya.

Politisi PKS itu mengingatkan gempa hebat beruntun di Lombok sudah pantas ditetapkan sebagai bencana nasional, dengan mengacu pada Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 7 menyebutkan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di antaranya penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Di sisi lain, ia juga mengajak seluruh elemen bersatu untuk membantu Lombok, seiring dengan meriahnya Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. (hs/sf)/DPR/bh/sya

Share : |

 
Berita Terkait Gempa
Konsisten Dampingi Lombok, Wujud Ta'awun MDMC dan LazisMu untuk Negeri
Tangani Bencana Lion Air, Pemerintah Jangan Lupakan Korban Gempa dan Tsunami
Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB
Korban Gampa Lombok Harus Tertangani dengan Baik
Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen
Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia
Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung
Untitled Document

  Berita Utama >
   
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia
Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya
Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]