Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
PLN
Listrik Mati! Karena Pemerintah dan Swasta Tak Bayar Utang pada PLN?
2019-08-06 13:15:45

Ilustrasi. Permohonan maaf PT PLN (Persero) di akun media sosial twitter @pln_123 (Foto: Istimewa)

Oleh : Salamuddin Daeng

Tidak hanya kepada Pertamina pemerintah berhutang dalam jumlah besar, namun juga kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jika utang ini tidak dibayar maka sudah dapat dipastikan PLN makin cepat bangkrut dan akan banyak lagi pembangkit pembangkit milik PLN yang akan shutdown.

Dalam laporan keuangan PLN 2018 tercatat PLN mengalami kerugian sebelum subsidi senilai Rp.35,291 triliun lebih. Besarnya utang subsidi listrik pemerintah mencapai Rp 48,101,754 dan besarnya utang pemerintah dari kompensasi atas pergantian biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik Rp 23,173 triliun lebih.

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.02/2017 yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.02/2019 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2017.

Selanjutnya Kompensasi ari Pemerintah adalah penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual.

Jika seluruh utang pemerintah dibayar maka PLN paling sedikit akan memperoleh laba tahun berjalan 2018 senilai Rp. 11,575 triliun. Namun tidak gampang menagih kepada pemerintah, mengingat besarnya utang pemerintah sendiri baik utang luar negeri kepada lembaga keuangan internasional dan kepada Negara lain, Maupin utang obligasi Negara yang menjadi prioritas pemerintah.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018, Pemerintah menyetujui penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik atas beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan dengan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp7,456 triliun lebih.

Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, BPK RI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu subsidi listrik tahun anggaran 2018 No.01/PDITSubsidi/PJ/04/2019 yang menetapkan bahwa hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2018 adalah sebesar Rp48,101 triliun lebih.

Sementara tidak hanya pemerintah yang memiliki utang besar kepada PLN, pihak pihak lain juga memiliki utang listrik yang sangat besar seperti BUMN, dan pihak swasta lainnya. dalam laporan keuangan PLN disebutkan Piutang tidak lancar PLN yakni Piutang pihak berelasi Rp. 1,031 trilun lebih, piutang lain-lain Rp. 961 miliar. Selanjutnya Piutang tidak lancar yakni kepada Pihak berelasi Rp. 593,646 miliar, kepada Pihak ketiga atau swasta mencapai Rp. 23,209 triliun lebih dan pitang lain lain mencapai Rp. 9,507 trilun.

Utang listrik berbagai pihak kepada PLN ini tentu merupakan sebuah ironi. Perlakukan kepada pemerintah dan swasta besar bertolak belakang dengan perlakuan terhadap rakyat dan orang miskin. Jika rakyat yang menunggak pembayaran listrik, maka PLN sudah pasti akan langsung mencabut meteran listrik masyarakat. Demikian juga pelanggan yang menggunakan token listrik, sudah pasti jika tidak punya uang maka aliran listrik akan terputus.

Jika pemerintah dan swasta besar tak segera bayar utang, dari mana uang PLN untuk bisa menyalakan listrik, sementara utang PLN sudah sangat gendut. Sudah banyak utang masih pula ditimpa beban. Sudah jatuh tertimpa tangga.

Penulis adalah Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).(bh/mnd)


Share : |

 
Berita Terkait PLN
Kejadian Listrik Padam, FSP BUMN akan Laporkan Direksi PLN ke Bareskrim
Komisi VII Panggil Direksi PLN Terkait Peristiwa Pemadaman Massal
Listrik Mati! Karena Pemerintah dan Swasta Tak Bayar Utang pada PLN?
Listrik Padam, Harus Ada Yang Bertanggung Jawab
Dahnil Anzar: Di Korsel Listrik Padam Menterinya Mundur, Kalau Di Sini Hilang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]