Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Tenaga Kerja
Legislator Pertanyakan Pengelolaan Program Kartu Pra Kerja
2019-11-21 15:19:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mempertanyakan pengelolaan program kartu pra kerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pencari kerja diberikan kepada Kementerian Perekonomian. Menurutnya program kartu pra kerja lebih tepat dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang memang progamnya terkait ketenagakerjaan.

"Program kartu pra kerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pencari kerja, pengelolaannya kini diberikan kepada Kementerian Perekonomian. Nanti peran Kemenaker di mana ketika ini diserahkan kepada Kemenko," tanyanya saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Politisi Fraksi PKS ini juga mengigatkan pemerintah terkait pihak yang berhak menerima kartu pra kerja. "Kita harus belajar dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Khususnya terkait data siapa yang berhak menerima. Jangan sampai kesemerawutan data di BPJS kembali terjadi di kartu prakerja," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan grand design kartu pra kerja secara umum dimulai dari persiapan, payung hukum, dibentuk oleh Project Management Office (PMO), diimplementasikan dengan mengundang stakeholder terkait. Dalam paparannya, Ida menjelaskan bahwa total anggaran yang dialokasikan di APBN 2020 sebesar Rp 10 triliun untuk 2 juta penerima.

"Sesuai dengan hasil ratas (rapat terbatas) 11 November, PMO dan kartu pra kerja dikelola oleh Kemenko Perekonomian, karena itu detail pelaksanaan dan grand design pelaksanaan ada di Kemenko. Jadi bukan kami yang menyampaikan," ungkapnya.

Intensif kartu pra kerja diberikan kepada peserta untuk empat manfaat. Pertama, biaya pelatihan sebesar Rp 3-7 juta. Kedua, biaya sertifikasi Rp 0-900.000. Ketiga, insentif (gaji) pasca pelatihan Rp 500.000 dan keempat, pengisian survey 3 kali Rp 50.000.

"Sampai 2024, diperkirakan akan ada 10 juta warga yg akan mendapat pelatihan vokasi. Pada akhirnya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) bisa kita tekan, pekerja yang butuh peningkatan kompetensi bisa mendapat pelatihan, pekerja PHK dapat pelatihan upskilling dan reskilling," kata Ida.

Menurut Ida menyadur dari data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2019, TPT nasional berada di angka 5,28 persen. Artinya dari 100 angkatan kerja, ada 5 orang menganggur. Secara total, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 7 juta orang, di mana SMK menjadi penyumbang TPT tertinggi.(rnm/es/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Tenaga Kerja
 
Hadir untuk Atasi Masalah Ketenagakerjaan, KAPTEN INDONESIA Dideklarasikan
 
KAPTEN INDONESIA Siap Wujudkan SDM Unggul Bertaraf Internasional
 
Legislator Pertanyakan Pengelolaan Program Kartu Pra Kerja
 
Membuka 10 Juta Lapangan Kerja Versus Angkat PNS Baru
 
Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Siapkan Sumber Daya Manusia Menyambut Ibukota
Satukan Persepsi, Sigit Wibowo Hadiri Rakoor Hibah dan Bansos
Soal Tapal Batas, Bontang Minta Bantuan Komisi
Adhan Dambea: Ketua Dewan Itu Harus Mampu Menjadi Pengayom
UMS Jadi Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia Tahun 2019 Versi 4icu
DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]