Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pileg
Legislator Nilai Sikap Presiden Tak Bijak Izinkan Menteri 'Nyaleg'
2018-07-11 06:28:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai sikap Presiden yang mengizinkan menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) sebagai sebuah sikap yang tidak bijak. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

"Menurut saya, tidak bijak jika Presiden mengizinkan Menteri yang ingin nyaleg, meskipun harus cuti saat pelaksanaan kampanye. Beliau membolehkan sesuatu yang secara etika tidak tepat. Pasalnya sebagai menteri segala fasilitas yang diberikan negara pasti akan melekat, seperti Patwal (pengawalan) dan segala macamnya. Hal tersebut rentan terhadap penyalahgunaan fasilitas negara," jelas Mardani.

Tidak hanya itu, Mardani menilai, menteri dan caleg merupakan dua pekerjaan yang berbeda, yang perlu fokus. Terlebih lagi dalam kondisi Bangsa Indonesia yang saat ini mengalami defisit perdagangan, defisit neraca keuangan, dan nilai tukar dolar AS tinggi dan segala tantangan lainnya, yang membutuhkan tanggung jawab yang cukup berat.

"Tidak usah kampanye, kalau masyarakat tahu Menteri tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, maka pasti akan terpilih lagi kok," tegas politisi dari Fraksi PKS ini.

Sehingga ditambahkannya, jika menteri inin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, maka menurut Mardani, menteri tersebut harus berhenti terlebih dahulu.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pileg
Mantan Ketua Forum Wartawan Polri Jadi Caleg DPR RI Hanura Dapil Jatim
Bertarung di Dapil Sumut 1, Camel Petir Optimis Dapat Melenggang ke Senayan
Legislator Nilai Sikap Presiden Tak Bijak Izinkan Menteri 'Nyaleg'
Empat Karakter Caleg Berpotensi pada Pileg 2019
Partai Golkar Siap Kuningkan Jakarta
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang Akan Tuntut Balik Polda Jateng dan PT Katama Surya Bumi
Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
Amien Rais: Seorang Muslim Tidak Boleh Berpikir Kalah di Dunia, Menang di Akhirat
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]