Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Legislator Minta Semua Pihak Waspadai Potensi Konflik di Pilkada Serentak
2018-01-09 11:16:57

Anggota Komisi II DPR RI, Dr Ir Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak mewaspadai potensi konflik yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018 mendatang, Jakarta, Senin (8/1).(Foto: Jayadi)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak mewaspadai potensi konflik yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Juni 2018 mendatang. Menurut Hetifah, setidaknya ada tiga potensi konflik yang akan terjadi. Pertama, jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar; kedua, penyelenggara pemilu yang mendekati masa habis jabatan; ketiga, anggaran yang begitu besar dan rawan disalahgunakan.

"Berkenaan dengan jumlah pemilih di Pilkada 2018, terdapat daerah dengan jumlah pemilih yang begitu besar. Kondisi ini tentu rawan konflik, sehingga menuntut jumlah personel keamanan yang besar pula. Apalagi, pengaruh Pilkada di Jakarta tahun lalu masih cukup kuat," jelas Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (8/1).

Berkenaan dengan masa jabatan penyelenggara pemilu yang akan habis serta anggaran Pilkada yang cukup besar, menurut politisi Partai Golkar itu, hal tersebut sedikit banyak bisa menimbulkan potensi konflik. "Masa jabatan yang akan berakhir ini kan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan peserta Pilkada. Nah, ini jangan sampai terjadi," pesannya.

Terkait keamanan Pilkada, Hetifah meminta penyelenggara Pemilu menjalin kerjasama dengan aparat keamanan. Menurutnya, kerjasama tersebut sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam hal pencetakan kertas suara hingga pendistribusian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melibatkan Polri dan TNI untuk pengamanan.

"Pasal 82 misalnya, UU Pilkada mengamanatkan adanya kerjasama penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan dalam mengawal proses pencetakan kertas suara hingga pendistribusian ke TPS-TPS," imbuhnya.

Hetifah juga turut mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membantu mengawal jalannya Pilkada 2018 yang demokratis. "Agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar," tandas politisi Golkar asal Dapil Kalimantan Timur itu.(rnm/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
Kemenangan QQ Ridwan Kamil dan Pengangkatan M Iriawan Diduga Ada Kaitannya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]