Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Sampah
Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut
2019-12-03 16:23:50

Ilustrasi. Sampah plastik di Laut.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan persoalan sampah laut. Menurutnya, ketika Indonesia mampu mengendalikan sampah laut dengan dua tujuan sekaligus, yakni memperbaiki ekosistem pantai dan memproduksi energi dari bahan baku sampah, maka akan menjadi prestasi Indonesia di mata dunia pada upaya mengatasi persoalan lingkungan di laut.

Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, pada tahun 2016, Forum Ekonom Dunia, menemukan fakta di lapangan bahwa, ada 150 juta ton plastik di samudera bumi ini. Plastik yang tumpah dari daratan ke laut, setiap tahunnya sebesar 8 juta ton. Ketika plastik tidak terurai dalam jangka ratusan tahun, akumulasi ini tak terbendung bila tidak ada upaya penyelamatan dari manusia.

"Laut ini sudah bisa bersih aja terutama pantai-pantainya sudah sangat bagus, apalagi bila mampu sampahnya diubah menjadi energi tenaga sampah, akan menjadi prestasi yang luar biasa di dunia internasional," ucap Akmal dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, Senin (2/12).

Legislator Sulawesi Selatan II itu menjelaskan, Indonesia pada tahun 2005, menjadi negara penghasil sampah terbesar di Dunia dengan jumlah produksi sampah sebesar 66-67 ton per tahun. Sedangkan pada tahun ini, 2019, sebuah lembaga peneliti Internasional merilis Indonesia penyumbang sampah laut terbesar kedua setelah China.

Publikasi Indonesia sebagai penyumbang sampah laut terbesar ke dua dipaparkan pada jurnal berjudul Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. Penghasil sampah laut terbesar secara berurutan China sebesar 262,9 juta ton sampah, Indonesia (187,2 juta ton), Filipina (83,4 juta ton), Vietnam (55,9 juta ton), dan Sri Lanka (14,6 juta ton).

Akmal menyampaikan, Fraksi PKS sedang mengusulkan revisi RUU Penanganan Sampah. UU Nomor 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu penguatan sisi regulasi untuk menjawab persoalan sampah yang semakin kompleks. Ini sejalan dengan program pemerintah ke depan sekaligus mengakomodir banyak ide dari berbagai forum untuk mengatasi persoalan Lingkungan dan Energi sekaligus.

Bila kegiatan penanganan sampah laut ini serius ditangani lintas sektoral, bukan hal mustahil Indonesia mampu mengatasi persoalan sampah terutama sampah laut yang berimplikasi pada pengembalian kualitas ekosistemnya.

"Saya berharap program penanganan sampah laut ini bukan sekedar lips service pemerintah untuk pencitraan saja. Program ini sangat bagus dan perlu dukungan semua pihak. Menjawab tantangan energi dari sampah sekaligus mengatasi persoalan lingkungan kawasan pantai dan laut akan menjadi prestasi mengagumkan di mata dunia," pungkas Akmal.(dep/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Sampah
 
Saung Edukasi Pengelolaan Sampah di Jakbar Diresmikan
 
Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut
 
Pengelolaan Sampah di Indonesia dalam Kondisi Kritis
 
Penjelajah Alam PDI-P dan Komunitas Antara Meditation Gelar Aksi 'Bebas Sampah Bebas Resah'
 
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Sultan HB X: Hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani-Kesultanan Yogya
Kuota BBM Makin Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas
Peradilan Modern Berbasis Teknologi di PN Jakpus
Anjungan Kaltim di TMII Perlu Perbaikan Menyeluruh
Bung Karno, Muhammadiyah dan Peran Kebangsaan
Konsen Muhammadiyah dan 'Aisyiyah dalam Menciptakan Rumah Tangga Bahagia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]