Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Angka Kemiskinan
Legislator Ajak Semua Pihak Kurangi Angka Kemiskinan
2019-11-12 11:21:41

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina mengajak semua pihak, terutama pemerintah, untuk bertekad mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, hingga jumlahnya bisa sampai di bawah 10 juta orang. Hingga Maret 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk.

Dikatakannya, pengkategorian penduduk miskin di Indonesia masih di bawah standar dunia. BPS membuat standar untuk tahun ini bahwa garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp 425.250 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 313.232 (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 112.018 (26,34 persen). Ini artinya tiap hari orang miskin Indonesia berpendapatan Rp 14.175 atau sekitar 1,00 dollar Amerika Serikat (AS).

"Standar kemiskinan dunia itu 2 dollar AS. Sedangkan di kita hanya 1 dollar AS. Jika kita mengikuti standar dunia, maka akan terjadi lonjakan yang sangat drastis di negara kita," kata Nevi dalam berita rilisnya, Senin (11/11/2019). Ia berharap, pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, semua akan tercapai manakala setiap pribadi atau golongan di lingkaran kekuasaan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini menyampaikan, bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang secara logika akan mampu memberikan kesejahteraan secara merata. Selain ketidakseimbangan kesejahteraan di berbagai wilayah, tetapi juga terjadi kerentanan yang sangat rapuh terhadap daya beli masyarakat. Terjadi sedikit saja gejolak harga pada makanan pokok dan energi seperti BBM atau TDL, maka akan terjadi kegaduhan luar biasa di masyarakat, yang terkadang didengar dan diabaikan oleh pemerintah.

Peta sebaran kemiskinan di wilayah Indonesia berdasar data BPS, tambah Nevi, tiga provinsi di Pulau Jawa memiliki penduduk miskin yang lebih banyak dibanding provinsi lainnya. Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin 4,11 juta jiwa, Jawa Tengah 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat 3,4 juta jiwa.

Total penduduk miskin di Pulau Jawa, lanjutnya, mencapai 12,74 juta jiwa atau separuh total penduduk miskin di tanah air. Namun, secara persentase jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa lebih rendah dibanding provinsi-provinsi di Indonesia timur yang memiliki angka penduduk miskin di atas 20 persen seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Saya berharap, negara kita, terutama dari unsur pemerintah, muncul sosok pahlawan yang sesungguhnya dimana dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pahlawan itu yang mampu memberikan kebahagiaan esensi dalam kehidupan yang sudah merdeka selama 74 tahun. Esensi kebahagiaan itu adalah hidup layak dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang layak dan daya beli yang cukup untuk hidup dan menghidupi keluarganya," ungkapnya.(dep/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Angka Kemiskinan
 
Legislator Ajak Semua Pihak Kurangi Angka Kemiskinan
 
Orang Miskin 4 Tahun Turun 1 Persen, Sementara Orang Kaya Naik 10 Persen
 
Melalui 4 Klaster, Angka Kemiskinan Ditargetkan Tinggal 3-4% Pada 2015
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat
Limbah Padat Harus Dikendalikan
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat
Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]