Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III DPR
Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran
2018-02-14 10:55:26

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i,(Foto: arief/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.

"Saya yakin, Polisi mampu mengungkap dan mengusut kasus ini. Sesuai UU No.2 Tahun 2002, tugas polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat," tandas Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i di Jakarta, Senin (12/2) sore.

Terkait kasus penganiayaan yang menimpa pastur di Gereja St Lidwina Sleman, Anggota Dewan bidang hukum itu menilai, insiden ini hanya reaksi, bukan kejahatan masyarakat. "Itu hanya reaksi dari ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan keadilan, mendistribusikan kesejahteraan dan memperlakukan orang apa yang seharusnya," tukasnya.

Menurut politisi Fraksi Gerindra yang akrab dipanggil Romo ini, kalau ada perlakuan tidak sama, tidak adil, pilih kasih dan tebang pilih, menjadi saham terbesar pemerintah akan munculnya paham-paham radikal dan paham intoleransi. "Itu justru bukan kejahatan kreasi masyarakat, tapi karena ketidakmampuan pemerintah menyejahterakan masyarakat," ungkapnya.

Lebih jauh, Romo menyatakan sangat prihatin atas nasib pemuka-pemuka agama yang hidupnya diabdikan untuk penguatan nilai-nilai luhur bangsa dan penguatan moral dan peradaban, namun bantuan pemerintah terhadap pemuka-pemuka agama apalagi pengembangan keilmuan dan kemampuan untuk jaringan amat minim.

Pemerintah, sebut Romo, sama sekali tidak andil lahirnya seorang tokoh agama, padahal mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap penguatan moralitas dan peradaban bangsa yang memang mayoritas beragama Islam.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut dia, belakangan sudah terjadi peningkatan eskalasi, tidak lagi kiriminalisasi terhadap tokoh agama, melainkan kekerasan dalam bentuk fisik, penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh. Pelakunya lolos dari sanksi, maka kini dibuat modus baru.

"Bahwa pelakunya sakit jiwa atau orang gila, tapi sistemik yang dikejar hanya ulama atau ustad kiai. Jadi gilanya membunuh kiai, gila menyakiti ulama, gila untuk menyiksa tokoh agama. Ini modus sudah lama dipakai, seperti kejadian di Sumatera Utara, masjid dibakar dan setiap pernyataan yang muncul, pelakunya orang gila. Jadi hanya orang gila yang mau membakar masjid. Itu menjadi pelindung untuk tidak mendapat hukuman. Ini sangat memprihatinkan," tambah anggota DPR dari Dapil Sumut ini.(mp/sf/DPR/bh/sya)



Share : Facebook |

 
Berita Terkait Komisi III DPR
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Haedar: Suara Muhammadiyah Merupakan Bagian dari Sejarah Berharga
Komikus Jepang Onan Hiroshi yang Sindir Proyek Kereta Cepat Jokowi Minta Maaf
Menutup Lomba Band Piala Kapolri, Kapolri: Generasi Muda Jauhi Narkoba
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Polri, Kemenhub Menggelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif Hanya Rp 100 Ribu
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)
Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona
PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]