Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pendidikan
Legislator Tolak Wacana Impor Rektor untuk PTNBH
2019-08-01 06:50:26

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana mendatangkan rektor dari luar negeri untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menimbulkan pro dan kontra. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, ide mendatangkan rektor asing untuk PTNBH semestinya dapat dihindari jika Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memetakan persoalan dan membuat solusi peningkatan kualitas perguruan tinggi Indonesia.

"Gagasan lama ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, kunci ada di pemerintah sebagai pihak regulator," kata Reni dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (30/7). Menurutnya, rencana ini selain akan bertabrakan dengan berbagai aturan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Reni menambahkan, rencana tersebut menunjukkan kurang maksimalnya Kemenristekdikti dalam membentuk sistem pendidikan tinggi yang visioner, ajeg dan adaptif dengan perkembangan zaman. "Padahal dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah semestinya dapat membentuk sistem yang visioner dan adaptif dengan perkembangan zaman. Kita jangan latah dengan menempel salin cara yang diterapkan oleh negara lain dengan impor," tegas politisi PPP itu.

Politisi dapil Jawa Barat itu juga mengingatkan, pendidikan merupakan isu yang nenjadi perhatian konstitusi oleh para pendiri bangsa. Salah satu misi utama adanya negara ini, imbuh Reni, tak lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. "Bahkan di konstitusi secara tegas keberpihakan politik anggaran khusus untuk sektor pendidikan. Pesan moralnya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggungjawab negara," tegas Reni.

Reni menyebutkan, pendidikan tidak sekadar melakukan aktivitas transfer pengetahuan dan tradisi intelektual, namun lebih dari itu pendidikan juga melakukan aktivitas transfer nilai. "Ada nilai yang ditransfer dalam praktik pendidikan, yakni nilai kebangsaan, keagamaan, kebudayaan, dan moral," cetus Reni.

Ia juga nenyinggung gagasan mengundang rektor asing ini juga bentuk ketidakpercayaan Kemenristekdikti atas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki anak bangsa. Menurutnya, jika spiritnya untuk melakukan transfer pengetahuan dan budaya kerja, hal tersebut dapat dipenuhi oleh putera Indonesia lulusan kampus ternama dari luar negeri. "Banyak putera Indonesia lulusan kampus ternama di luar negeri dapat menjadi alternatif. Ini soal rasa kebangsaan yang terusik," pungkasnya.(hs/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pendidikan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]