Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

Lagi, Gayus Lumbuun Didesak Mundur Sebagai Anggota DPR
Friday 05 Aug 2011 16:04:39

Istimewa
JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun harus berani melepaskan jabatannya karena sudah lolos tahap fit and proper test sebagai calon hakim agung. Dia menambahkan jangan sampai politisi dari PDI Perjuangan itu dicap sebagai seorang pencari kerja ketika melamar posisi hakim agung.

“Pak Gayus harus menjadi contoh pejabat negara yang berani melepaskan jabatannya karena sudah lolos kepada tahap fit and proper test sebagai calon hakim agung di DPR RI. Karena dualisme jabatan tak diperkenankan. Dia oportunis pencari kerja,” kata Feri yang juga peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (Pusako), kepada wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jum’at (5/8).

Menurutnya, meski pengunduran diri itu tidak diatur dalam didalam peraturan Undang-undang, namun Feri mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi Gayus Lumbuun untuk mundur secara permanen apabila masih berstatus calon hakim agung. “Secara moral sebaiknya Gayus mengudurkan diri. Perilaku ini bisa mencerminkan wibawa Gayus sebagai calon hakim agung,” pungkasnya.

Feri mengatakan selama ini dualisme jabatan tidak diperkenankan. Status berhenti sementara atau non aktif masih memungkinkan Gayus kembali ke DPR RI selayaknya pencari kerja belaka. Apalagi, sambungnya, tidak ada pernyataan non aktif dari Gayus terhadap partainya.

“Jika ini (mengundurkan diri) tidak dilakukan Gayus, terkesan dia mengambil kesempatan bisa menjadi hakim agung, kalau gagal dia kembali ke DPR. Nah ini menunjukkan ketidakseriusan Gayus saja sebagai calon hakim agung. Dia punya kesempatan jadi Hakim Agung, gagal balik lagi ke DPR," tuturnya.

Sebelumnya, Gayus menyatakan telah mengajukan permohonan non aktif sementara sebagai anggota DPR RI. Menurutnya ia resmi non aktif sementara sebagai anggota DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2011.(rob)


Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]