Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kaur
LSM Lippan Jaya Laporkan Bisnis Tambak Udang Ilegal Ke Polres Kaur
2019-02-19 06:40:08

Anggota LSM Lippan Jaya, Arjus Purnama, SH saat menyerahkan Laporan tambak udang ilegal kepada Polres Kaur.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lippan Jaya,:Arjus Purnama, SH mengatakan, dalam rangka peran serta organisasi masyarakat (Ormas) dalam pembangunan dan penegakan hukum, menjadikan dasar pelaporan terkait banyaknya bisnis budidaya tambak udang yang belum memiliki izin (ilegal) tapi sudah beroperasi dalam kegiatan usaha budidaya udang di wilayah kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu.

Arjus mengharapkan ketegasan Kapolres Kaur yang baru dalam penegakkan Hukum, "terkait banyaknya tambak udang yang ilegal di Kaur, menjadikan dasar LSM Lippan Jaya masukkan laporan resmi ke Polres Kaur," ungkap Arjus, Senin (18/2).

Arjus juga menjelaskan bahwa, merujuk pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.

Arjus lalu menguraikan, ada beberapa faktor jenis laporan tambak udang tersebut:

1. Selanjutnya setiap warga Negara berkedudukan dimata Hukum

2. Beberapa waktu yang lalu banyak tambak budang yang elegal telah dilakukan penyegelan oleh tim terpadu Kabupaten Kaur, kini telah beroperasi kembali ,kendati izin usahanya belum mengantongi izin.

3. Merujuk surat peringatan Pemda Kaur Nomo:523/90/B.III/DP/KK/2018 ,dengan teguran bahwa tambak udang yang memiliki SIUP dilarang beroperasi.

4. Sekitar 24 tambak udang yang elegal yang terus ber operasi,dan pihak Polres Kaur sudah lama tidak mengusut kasus pelanggaran tersebut.

5. Sebagai perbandingan laporan ini Saudara .Manaf warga yang terkesan penegakan hukum tidak adil,Desa Gunung Tiga Kecamatan Semidang Gumay ,yang belum melakukan regestrasi usaha galian c di Dinas Satu Pintu ,langsung diproses dan dijatuhi hukuman tetap.

6. Merujuk pasal 22 UU Nomor.32 Tahun 2009, pasal 109 ayat (1) UUPPLH ,terkait kewajiban usaha yang harus memiliki izin.

7. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tentang tugas Kepolisian RI.

"Dari dasar tersebut, tidak ada alasan Kepolisian Resor Kaur untuk tidak menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran hukum tersebut," ujar Arjus, Senin (18/2).

Bila dalam 30 hari kedepan belum ada tindakan lanjut kongkrit penegakan hukum terkait tambak ilegal di Kaur ini, kita akan lanjutkan ke Polda Bengkulu," pungkas Arjus.

Sementara, Ketua DPRD Kaur Jailani, SIP dan Wakil Ketua DPRD Kaur yakni Darhan, SIP tak mau memberikan komentar saat ditemui diruang kerjanya, untuk menanggapi terkait maraknya tambak udang ilegal yang telah menjamur di Kaur. "Mengingat saat saat ini tahun politik." ujar keduanya secara terpisah kepada wartawan.(bh/aty)


 
Berita Terkait Kaur
 
Pasca Banjir dan Longsor, Jalan Rusak di Kaur Terbengkalai dan Membahayakan Warga
 
Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Pemda Kaur Lakukan Mutasi Jabatan
 
Akibat Hujan Deras Jalan Menuju Kecamatan Kinal Putus
 
Kades Lama Dipecat, Masyarakat Desa Geramat Kecamatan Kinal Kini Fokus Membangun Desa
 
Puluhan Tahun Jalan Rusak Terabaikan Menuju Perkantoran Pemda Kaur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral Bilang Wajar Nonton Video Porno, Psikolog: Ucapan Ganjar Gak Pantas !
Eksepsi: Tidak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Kondensat BP MIGAS - PT TPPI
Tekapar 127 Poin, Rupiah Menjadi Mata Uang Paling Lemah di Asia
Haris Azhar Sebut Omnibus Law Cilaka RUU Haram
Survei Median: Massa 212 Lebih Pilih Anies Ketimbang Prabowo
Sekjen DPR Pastikan Tak Ada Kebakaran di Gedung Nusantara III
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]