Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
LPSK
LPSK: PP Nomor 43 Tahun 2018 Merupakan Penyempurnaan PP No 71 Tahun 2000
2018-10-10 19:16:25

Tampak Kanan ,Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) angkat bicara pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menilai bahwa PP Nomor 43 Tahun 2018 tersebut merupakan pembaruan aturan dari ketentuan hukum yang terdahulu.

"Korelasinya semalam PP Nomor 43 tahun 2018 disahkan Jokowi terkait tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi, PP Nomor 43 merupakan penyempurnaan PP Nomor 71 Tahun 2000," jelasnya di Media Center LPSK, Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut Haris, penyempurnaan ketentuan hukum tersebut diantaranya ialah mengenai diaturnya batasan waktu bagi penegak hukum dalam menerima dan memproses aduan atau laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

"Apa beda kedua PP ini? Nah aturan PP terbaru lebih teknis termasuk waktu, dulu ada yg lapor bertahun-tahun tapi tidak ada kejelasannya, nah di PP terbaru laporan diproses dalam 30 hari," ujarnya.

Selain itu, Lanjut Haris, PP Nomor 43 Tahun 2018 ini juga secara eksplisit mengatur besarnya premi yang akan diberikan kepada pelapor sebagai bentuk penghargaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

"PP Nomor 43 Tahun 2018 juga mengatur tentang kepastian besaran penghargaan yang bisa diterima oleh pelapor, kalau yang lama tidak disebut berapa premi yang diperoleh dan PP Nomor 43 Tahun 2018 ini menyebut besaran premi dan semuanya jelas," kata dia.(bh/mos).

Share : |

 
Berita Terkait LPSK
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
LPSK: PP Nomor 43 Tahun 2018 Merupakan Penyempurnaan PP No 71 Tahun 2000
DPR Kritik LPSK Tak Lindungi Kasus Viral
LPSK Berikan Layanan Bantuan Puluhan Korban Serangan Bom Terorisme
Edwin Partogi Beberkan Gaji Pertama LPSK di Media Sosial
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]