Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Hoax
LPI Beri Gelar 'Ibu Hoaks Indonesia' untuk Ratna Sarumpaet
2018-10-07 17:30:25

Pemberian Gelar "Ibu Hoaks Indonesia" untuk Ratna Sarumpaet yang diinisiasi oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) memberi penghargaan 'Ibu Hoaks Indonesia' kepada aktivis Ratna Sarumpaet, yang telah menjadi tersangka kasus penyebaran hoax atau berita bohong mengenai kabar pengeroyokan dirinya.

Direktur LPI, Boni Hargens yang pada masa Pilpres 2014, Boni Hargens merapat ke kubu Jokowi dengan menjadi koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP) serta mantan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara oleh Kementerian BUMN menyebut bahwa, penghargaan tersebut diberikan karena Ratna Sarumpaet sudah berhasil menguak arus politik baru di Indonesia.

"Sebagai simbolik, kami memberikan sebuah piala ini untuk Ibu Ratna Sarumpaet," kata Direktur LPI Boni Hargens, yang dikenal sebagai relawan Jokowi ini seraya menyerahkan piala bertuliskan HOAX kepada perempuan bertopeng wajah Ratna Sarumpaet di salah satu restoran Jalan Prof.Dr Satrio, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/10).

LPI juga mendukung 3 Oktober sebagai Hari Hoaks Nasional. Bagaimanapun, kebohongan Ratna Sarumpaet telah membuat heboh hingga tingkat nasional.

"3 Oktober sebagai Hari Hoaks Nasional untuk mengingatkan generasi selanjutnya bahwa pada satu titik sejarah telah terjadi kebohongan terbesar yang mengancam peradaban," katanya.

Menurut dia, hari nasional itu bisa menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa hoax adalah musuh bangsa yang harus terus diberantas.

"Buat kami kebohongan bu Ratna sebuah alarm masalah bangsa yang serius, yang menjadi tontonan. Dan ini penting untuk menyadarkan generasi selanjutnya bahwa hoaks adalah musuh demokrasi dan musuh peradaban manusia," ujarnya.

Di tempat sama, peneliti LPI Ilham Sani menilai kebohongan Ratna berbahaya bagi demokrasi Indonesia.

"LPI melihat ini ancaman serius mudah-mudahan kedepan ini menjadi satu-satunya dan kasus terakhir penggunaan kebohongan, hoax, black campaign untuk mengambil keuntungan elektoral," ucapnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Hoax
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Polda Metro Jaya Melimpahkan Berkas Perkara Ratna Sarumpaet ke Kejaksaan Tinggi DKI
Simpatisan Prabowo Laporkan Akun Twitter @HusinShihab Diduga Provokatif Penebar Fitnah
Pihak IndonesianLeaks Sesalkan Bawa Karya Jurnalistik ke Proses Hukum
Laporan Indonesianleaks Buku Merah: Antara Berita dan Bukti Hukum
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019
Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]