Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BBM
Kuota BBM Makin Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas
2019-12-10 09:02:51

Komisi II DPRD Kaltim menyerahkan cinderamata kepada M Ibnu Fajar Ketua Komite BPH Migas.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komsi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Pusat, Kamis (5/12) lalu. Didampingi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama Sekwan Muhammad Ramadhan.

Pada kunjungan tersebut Makmur HAPK menyampaikan keresehannya lantaran jelang akhir Tahun 2019 bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim mengalami kelangkaan akibat kuota yang makin menipis. Hal ini menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang di sebagian besar SPBU.

Parahnya, kondisi tersebut sudah berlangsung dua tahun terakhir dan DPRD sudah melakukan upaya penyelesaian di daerah seperti meminta pihak yang berwenang untuk memperketat pengawasan penyaluran BBM hingga meminta penambahan kuota.

"Ini keluhan Pak, masyarakat kami tidak mau tahu, karena merasa Kaltim adalah daerah penghasil minyak, kok malah jadi langka," tutur Makmur dihadapan Komite BPH Migas M Ibnu Fajar.

Diakui Ibnu, kelangkaan BBM yang masuk dalam kategori Jatah BBM Tertentu (JBT) atau BBM berrsubsidi, terjadi hampir disebagian wilayah Indonesia, termasuk Kaltim. Agar kejadian serupa, tidak lagi terulang di Tahun 2020 mendatang, dirinya menyebutkan bahwa BPH Migas, sudah bersurat ke Gubernur Kaltim, untuk segera mengusulkan kebutuhan kuota BBM.

"Tolong ini dicatat Pak, untuk kuota 2020 tolong ditambahkan mengingat kami sudah bersurat ke Gubernur, namun sampai hari ini belum ditanggapi. Usulan ini yang akan kami jadikan acuan untuk kuota BBM Kaltim mendatang," imbuhnya.

Terkait itu, dia menyampaikan pemerintah dan DPR RI sudah bersepakat menetapkan penambahan kuota BBM Nasional sebesar 15,3 juta kilo liter atau sekitar 8 persen, dari jatah BBM nasional pada Tahun 2019 ini. "Jadi, ada peluang kouta BBM di Kaltim nanti akan bertambah," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Makmur menyebut akan memastikan surat usulan yang dimaksud agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur. Dia mengaku akan memastikan melalui berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim agar usulan yang diminta BPH Migas dapat segera diserahkan dalam waktu dekat ini.

Mantan Bupati Berau dua periode tersebut meminta agar BPH Migas juga pro aktif mengawasi distribusi BBM di daerah, "kalau perlu, libatkan putera daerah, banyak yang kompeten kok," sebutnya.(hms8/dprd/bh/gaj)


 
Berita Terkait BBM
 
Rakyat Masih Butuh BBM Murah
 
Marwan Batubara Urai Dasar Pelanggaran Pemerintah Yang Tidak Turunkan Harga BBM
 
Iuran BPJS Naik Saat Harga BBM Tidak Turun, Ubedilah Badrun: Rezim Kejam Berkedok Pro Rakyat
 
Indonesia Satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang Belum Turunkan Harga BBM
 
Dahlan Iskan: Iba BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arab Saudi Umumkan Umroh Bisa Dimulai Lagi 4 Oktober 2020
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
Selebgram Nathalie Holscher Menjadi Mualaf Didampingi Sule
Polda Metro Kembali Bongkar Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Diamankan
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19
BNN Tangkap Oknum Anggota DPRD Palembang, Sita 5 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan
Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]