Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Rupiah
Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
2018-11-19 23:58:56

Ilustrasi. Arief Poyuono sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pembuatan uang Braille bagi penyandang cacat mata atau tidak bisa melihat, yang akan dicetak uang Braile tersebut bagi penyandang tuna netra saat pemerintahan Prabowo-Sandi jika nanti menang merupakan perintah Konstitusi, yang tertera dalam UUD 1945 yaitu kewajiban negara melindungi dan melayani warga negaranya, demikian kemuka Arief Poyuono Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, terkait pernyataan Hasyim Djoyohadikusumo, Adik daripada Prabowo Subiato Capres 2019.

Dalam benaknya, Dirinya merasa heran, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin yang nyinyir dan terkesan rada pilon, mengatakan kalau menganggap lucu pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang akan memproduksi uang kertas braille bila Prabowo berkuasa," timpal Poyuono, Senin (19/11).

Adapun perbedaan cetakan uang kertas yang tidak dilengkapi dengan huruf Braille dengan uang kertas yang non Braille dalam tampilannya. "Jadi maaf ya, ini menunjukkan kalau tim kampanye nasional Joko Widodo - Maruf Amin yang mengkritik dan mentertawai terkait uang Braille sangat below standar pengetahuannya," cetus Poyuono.

Kemudian pencetakan mata uang rupiah dilengkapi huruf braille merupakan sebuah pemenuhan hak bagi warga negara penyandang cacat yang difabel, lanjut Arief Poyuono menerangkan.

Disamping itu, bahwa pencetakan uang braile juga merupakan sebuah bentuk layanan publik bagi warga negara Indonesia yang penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rawan terperangkap ke dalam 5 komponen eksklusif sosial yang dikemukakan oleh Pirson, yaitu kemiskinan, pengangguran, lemahnya jaringan sosial, lingkungan fisik dan layanan publik atau swasta. "Yang selama ini oleh Pemerintahan Joko Widodo tidak pernah diberikan pelayanan dengan baik sebagai tanggung jawab negara," jelas Poyuono.

Sebenarnya, pendapat Hasyim tersebut karena sejak dahulu itu, 2016, itu uang rupiah kita itu sudah bisa dikenali oleh kaum disabilitas. Jadi itu diraba pun kaum disabilitas sudah tahu, berapa sebenarnya harga atau nilai dari uang rupiah tersebut.

"Dari mana bisa penyandang difabel mengenali uang kertas atau logam dalam bentuk rupiah, sedangkan di uang kertas dan logam rupiah tidak ada huruf braille atau cetakan dot nya yang menandakan besaran uang rupiah tersebut," ucapnya.

Padahal, utaranya menjelaskan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada. Dan banyak negara mata uang yang mereka cetak itu ada hurup-hurup Braille dalam bentuk hurup hurup dot.

"Bahkan seperti baru-baru ini Inggris mencetak mata uang kertas Pounsterling Braille," paparnya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Rupiah
Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
Dampak Depresiasi Rupiah Berpotensi Besar Berujung PHK
Rupiah Kian Terpuruk Hingga 15.299, Hutang Luar Negeri Semakin Menumpuk
Ichsanuddin Noorsy: Patahnya Jurus Ampuh
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
Senat AS: Hentikan Dukungan Amerika pada Arab Saudi dalam Perang di Yaman
Maduro Tuduh AS Ingin Membunuhnya dan Gulingkan Pemerintah Venezuela
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi
Diskusi LPI: Praktik Poligami Banyak Rugikan Kaum Perempuan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi
Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el
SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign
Inilah 3 Orang DPO Pelaku Pengeroyokan Anggota TNI di Ciracas, Jakarta Timur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]