Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemindahan Ibu Kota
Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?
2019-12-12 06:18:32

Pidato politik SBY.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mendapat kritik dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY menyebutkan, perihal pemindahan ibukota bukanlah suatu hal yang mudah dan perlu perencanaan yang matang.

Terlebih soal esensi dari rencana tersebut, yang kata SBY bukan hanya sekedar membangun infrastruktur.

"Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik. Membangun sebuah ibukota hakikatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem. Tapi Demokrat yakin, pemerintah sangat tahu," ujarnya saat menyampaikan pidato politiknya di Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Pembangunan ibukota baru, ditegaskan Presiden RI keenam itu, juga memerlukan biaya yang sangat besar dan jangka waktu yang tidak singkat.

Karenanya, ia mempertanyakan perincian konsep serta perencanaan yang telah disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Konsepnya seperti apa? Timeline-nya (jadwal pembangunannya) seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?," kata SBY.

"Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya," sambungnya.

Sementara, Carut-marut perekonomian nasional dan makin susahnya kehidupan masyarakat terjadi karena pemerintah gagal mencapai target penerimaan pajak.

Begitu dikatakan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Refleksi Akhir Tahun di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

"Penerimaan pajak jauh dari target, sampai bulan Oktober 2019, penerimaan pajak masih kurang Rp 559 triliun," kritik SBY.

Kegagalan pencapaian target pajak ini berimbas pada defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu makin diperparah dengan pola belanja yang terlalu boros.

"Terus terang, Demokrat mengamati sasaran belanja negara kita memang tergolong tinggi. Barangkali juga terlalu ekspansif untuk ukuran ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan," jelasnya.

Sebagai solusi, kata Presiden keenam RI itu, pemerintah selalu bergantung pada utang. Hal ini pun menjadi pertanyaan baginya soal seberapa ideal kondisi utang Indonesia saat ini.

"Andaikata rasio utang terhadap PDB dianggap aman di angka 30 persen, meningkat sekitar 5 persen dari lima tahun yang lalu, untuk apa utang itu digunakan?" tanyanya.

"Dapatkah dipastikan bahwa utang baru itu bermanfaat, produktif dan mampu menjaga pertumbuhan kita?" tandasnya.

Sedangkan, kritik disampaikan Partai Demokrat kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengalokasikan APBN tahun 2020 sebesar Rp 372,5 triliun untuk dana bantuan sosial.

Anggaran ini cukup besar, meskipun tidak sebesar anggaran untuk pembangunan infrastruktur," ujar SBY.

Sayangnya, anggaran tersebut menjadi tidak besar karena harus terbagi pada program bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan juga dana desa.

SBY menyebut seharusnya pemerintah bisa menambah alokasi dana sosial itu. Yakni, dengan mengurangi porsi anggaran pembangunan infrastruktur.

"Justru pembelanjaan yang terlalu tinggi dalam pembangunan infrastruktur, dan menomorduakan pembangunan manusia menurut kami tidak tepat dan tidak adil," ungkapnya.

SBY pun turut menyinggung soal rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik serta iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tidak cukup baik untuk dibanggakan.

"Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah," pungkasnya.(dt/aut/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemindahan Ibu Kota
 
Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
 
Legislator Pertanyakan Draf Resmi RUU IKN Pemerintah
 
Faisal Basri Sindir Proyek Ibu Kota Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19
 
Politikus Demokrat Beberkan Masalah di Ibukota Baru, Termasuk Ahok?
 
Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ahok Kritik Digitalisasi 'Paperles' Peruri, Legislator Angkat Suara
Kekacauan Negara Di Era Jokowi
Eva Yuliana Dorong Keimigrasian Terus Perketat Lalu Lintas WNA
Aksi Damai Massa 'Minta DPR RI Dengarkan Suara Rakyat Agar Pilkada 2020 Ditunda'
Tanpa Peran Soeharto, Indonesia Jadi Negara Komunis
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan
Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan
Said Didu: Bu Menkeu, Dulu untuk Dampak Krisis Ditolak, Sekarang Jiwasraya 'Dirampok' Kok Malah Dikucurkan 20 T?
Hasil Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri: Ada Unsur Pidana
Sekda DKI Jakarta Saefullah Tutup Usia
Syekh Ali Jaber: Saya Tidak Terima Kalau Pelaku Penusukan Dianggap Gila, Dia Sangat Terlatih
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]