Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Korea Utara
Korut Mengutuk Sanksi Terbaru AS: 'Ini Kesalahan Kalkulasi Terbesar Trump'
2018-12-18 00:34:12

Hubungan Korut dan Korsel semakin menghangat, tetapi hubungan mereka dengan AS sering diwarnai kemacetan.(Foto: Istimewa)
KOREA UTARA, Berita HUKUM - Korea Utara mengecam pemerintah Amerika Serikat karena menerapkan sanksi baru terhadap tiga pejabat Korea Utara, dan memperingatkan bahwa tindakan itu dapat menghancurkan upaya denuklirisasi selamanya.

Washington mengatakan sanksi itu diberikan kepada tiga pejabat tinggi Korut, setelah adanya laporan yang mengungkap masih banyak pelanggaran hak asasi manusia di negara itu.

Dalam pernyataannya, pemerintah Korea Utara menyatakan "terkejut dan marah" atas sanksi baru AS tersebut.

Seperti dilaporkan wartawan BBC di Washinton, Dan Johnson, sanksi-sanksi itu diberlakukan setelah adanya laporan-laporan yang menemukan bukti adanya penyensoran dan pembatasan di media Korut.

Laporan-laporan itu juga menyebutkan Korut melakukan pelacakan siaran radio, memenjarakan warganya atau bahkan dihukum mati karena "menonton film asing", ungkap Johnson.

Apa reaksi Korea Utara?

Departemen Kehakiman AS mengatakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia ini menjadi landasan yang dibenarkan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab atas apa yang disebut sebagai penindasan atas pemerintah Korut.

KorutHak atas fotoKCNA
Image captionKorea Utara menggelar serangkaian uji rudal jarak jauh pada 2017.

Namun tanggapan yang muncul dari Korut justru membahayakan untuk membebaskan semenanjung Korea dari senjata nuklir.

Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dikutip kantor berita resmi negara itu, KCNA, menyebut sanksi baru yang diberlakukan oleh AS itu sebagai "salah kalkulasi terbesar negara itu yang akan memblokir jalan menuju denuklirisasi selamanya."<

Apa saja sanksi baru?

AS berjanji memberikan sanksi kepada tangan kanan Kim Jong-un, Choe Ryong-hae, dan dua orang lainnya, yaitu Menteri Keamanan Jong Kyong-thaek dan pejabat propaganda Pak Kwang-ho.

Juru bicara departemen luar negeri Robert Palladino mengatakan: "Pelanggaran HAM di Korea Utara masih termasuk yang terburuk di dunia, seperti adanya kerja paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan, pemerkosaan, aborsi secara paksa, serta masalah kekerasan seksual."

KorutHak atas fotoAFP
Image captionDonald Trump dan Kim Jong-un bertemu di Singapura, Juni lalu.

Apa yang terjadi sejak Kim bertemu Trump di Singapura?

Pada pertemuan tingkat tinggi di Singapura Juni lalu, kedua pemimpin menandatangani perjanjian untuk bekerja sama menuju denuklirisasi di semenanjung Korea.

Tetapi kesepakatan itu tidak membahas batasan waktu serta mekanisme untuk memverifikasi lebih lanjut proses perjanjian tersebut.

Bagaimanapun semenjak digelar KTT itu, ada sejumlah langkah maju, terutama dalam hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Kim Jong-un and Donald Trump at the June summit in SingaporeHak atas fotoAFP
Image captionPertemuan tingkat tinggi kedua antara pemimpin Korut, Kim Jong-un dan Presiden As Donald Trump.

Pada minggu ini, tentara Korea Utara dan Selatan melakukan aksi persahabatan menyeberang ke perbatasan di wilayah negara masing-masing untuk pertama kalinya semenjak negara itu terbelah menjadi dua.

Dalam aksi itu, mereka memeriksa pembongkaran pos penjaga di Zona Demiliterisasi (DMZ).

Hubungan Korut-AS mengalami kemacetan

Perundingan antara Menlu AS Mike Pompeo dan Menlu Korut Kim Yong-chol dibatalkan secara tiba-tiba pada November dan sejauh ini belum dijadwalkan ulang.

Hubungan personal antara Trump dan Kim Jong-un agaknya relatif tidak terpengaruh, tetapi sepertinya sulit diprediksi.

Pada September lalu, Trump memuji surat yang ditulis oleh Kim untuk dirinya "sangat hangat" saat dilangsungkan pertemuan tingkat tinggi tingkat lanjut.

Namun demikian, seperti yang diutarakan wartawan BBC Laura Bicker di Seoul, sejauh ini hambatan yang tidak dapat diatasi adalah persoalan senjata nuklir Utara.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Korea Utara
Pertemuan Vladimir Putin dan Kim Jong-un Berjanji Meningkatkan Hubungan di Vladivostok
Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'
Kim Jong-un Temui Presiden Xi Jinping di Tengah Rencana KTT Kedua Kim-Trump
Korut Mengutuk Sanksi Terbaru AS: 'Ini Kesalahan Kalkulasi Terbesar Trump'
KTT Trump-Kim: Jabat Tangan Kim dan Trump Bersejarah dalam Rentetan Gambar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]