Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Perjalanan Dinas
Korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup, Kejagung Terus Dalami Penyidikan
Friday 21 Dec 2012 20:07:51

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membentuk tim penyidik kasus perjalanan dinas fiktif di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus bekerja, menelusuri apakah ada keterlibatan pelaku lain dengan diperiksanya 5 saksi yang merupakan pegawai di Kementerian tersebut.

Kasus yang menyebabkan dugaan kerugian negara mencapai Rp 1,2 Milyar ini terjadi dalam tahun anggaran 2009 KLH. Kejagung sendiri telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni mantan Kepala Biro Asdep Kelembagaan KLH Deputi 7 Pudji Astuti, Inspektur Keuangan KLH Amat Syukur dan Kasubag Verifikasi di Bagian Keuangan Biro Umum KLH Sulaeman.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto pada kesempatan singkat mengatakan kepada para wartawan bahwa, "Pokoknya yang penting kita jalan deh, kasus ini kan banyak sekali. Kita ini kan konsentrasi dengan itu (KLH), Chevron dan IM2," ujarnya, Jumat (21/12).

Seperti diketahui, tim penyidik Kejagung telah memeriksa 5 saksi dalam kasus perjalanan dinas fiktif KLH ini, masing-masing Mayda Awvia Zaich, Munadjib, Suarsih binti Enos, Sugeng Yos Budiarso dan Endah Lisyowati yang kesemuanya adalah pegawai di KLH.(bhc/mdb)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus Perjalanan Dinas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Pansus RUU Terorisme dan Pemerintah Sepakati Pasal Penyadapan, Harus Perhatikan HAM
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
MK: PK Perdata Hanya Sekali
Setelah Kemenkeu Salurkan Pembiayaan Rp 1,5 Triliun, Kini PBNU Dapat Lahan 10.000 Ha dari Kementan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
Hentikan Peradilan Sesat KPK
Diduga Memeras Tersangka Kasus KONI, Kajari Bontang Budi Setyadi Dilaporkan ke Kejagung
Prof Dr Yusril Ihza Mahendra: Presiden Sudah Bisa Kena Impeachment
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]