Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Pelayanan Publik
Koordinasi-Supervisi Pencegahan KPK 2012: Fokus Pelayanan Publik, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa
Thursday 01 Nov 2012 14:51:13

Ilustrasi, Sticker KPK: Awas Bahaya Laten Korupsi.(Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan program koordinasi, supervisi, dan monitoring bidang pencegahan secara masif terhadap ketiga sektor tersebut di 33 provinsi di Indonesia.

Pengamatan sebagai bentuk mekanisme koordinasi, supervisi dan monitoring dilakukan baik secara tertutup maupun terbuka di sektor-sektor pelayanan publik, pengelolaan APBD, dan pengadaan barang/jasa sejak Juli - Oktober 2012. Hasil pengamatan dan identifikasi permasalahan di lapangan tersebut kemudian dipaparkan dalam seminar ”Hasil Monitoring Program Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan” di seluruh provinsi dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kota beserta jajarannya pada Oktober – November 2012.

Selain memaparkan hasil pengamatan dan identifikasi masalah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam proses pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan APBD, pada seminar ini para peserta juga merancang dan merekomendasikan upaya-upaya perbaikan sistem dan peraturan yang ada dengan harapan akan didapat solusi untuk menurunkan potensi korupsi di ketiga sektor tersebut. Yang pada akhirnya akan berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KPK menilai bahwa selain karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, layanan publik yang baik juga merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Sementara, besarnya dana APBD yang dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah, berpotensi menyebabkan terjadinya kebocoran dan penyimpangan jika tidak dikelola secara transparan. Begitu pula pada sektor pengadaan barang/jasa, pencegahan korupsi menjadi sangat penting mengingat sektor ini masih menjadi modus terbanyak kasus korupsi yang ditangani KPK.

Dalam pelaksanaan program koordinasi, supervisi, dan monitoring ini KPK menggandeng BPKP yang telah memiliki jaringan di seluruh Indonesia agar program memiliki jangkauan yang lebih luas. Kerja sama antara KPK dan BPKP dilandasi oleh nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani pada 2011. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan institusi lain, seperti Ombudsman dan Kemenpan-RB.

Koordinasi dan supervisi kepada instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan sebagian tugas KPK sebagaimana tertuang pada Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian Siaran Pers KPK pada Rabu (31/10).(rls/kpk/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pelayanan Publik
 
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
 
Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
 
22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
 
Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
Kapolda Wahyu Widada Silahturahmi di Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
Capaian Kinerja 60 Hari Jaksa Agung dan Rakernas Kejaksaan
Yang Diharapkan Dari Platform Indonesiana
Polemik UU KPK, BEM Trisakti Dukung Penyelesaian Secara Konstitusional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]