Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Pelayanan Publik
Koordinasi-Supervisi Pencegahan KPK 2012: Fokus Pelayanan Publik, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa
Thursday 01 Nov 2012 14:51:13

Ilustrasi, Sticker KPK: Awas Bahaya Laten Korupsi.(Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan program koordinasi, supervisi, dan monitoring bidang pencegahan secara masif terhadap ketiga sektor tersebut di 33 provinsi di Indonesia.

Pengamatan sebagai bentuk mekanisme koordinasi, supervisi dan monitoring dilakukan baik secara tertutup maupun terbuka di sektor-sektor pelayanan publik, pengelolaan APBD, dan pengadaan barang/jasa sejak Juli - Oktober 2012. Hasil pengamatan dan identifikasi permasalahan di lapangan tersebut kemudian dipaparkan dalam seminar ”Hasil Monitoring Program Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan” di seluruh provinsi dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kota beserta jajarannya pada Oktober – November 2012.

Selain memaparkan hasil pengamatan dan identifikasi masalah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam proses pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan APBD, pada seminar ini para peserta juga merancang dan merekomendasikan upaya-upaya perbaikan sistem dan peraturan yang ada dengan harapan akan didapat solusi untuk menurunkan potensi korupsi di ketiga sektor tersebut. Yang pada akhirnya akan berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KPK menilai bahwa selain karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, layanan publik yang baik juga merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Sementara, besarnya dana APBD yang dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah, berpotensi menyebabkan terjadinya kebocoran dan penyimpangan jika tidak dikelola secara transparan. Begitu pula pada sektor pengadaan barang/jasa, pencegahan korupsi menjadi sangat penting mengingat sektor ini masih menjadi modus terbanyak kasus korupsi yang ditangani KPK.

Dalam pelaksanaan program koordinasi, supervisi, dan monitoring ini KPK menggandeng BPKP yang telah memiliki jaringan di seluruh Indonesia agar program memiliki jangkauan yang lebih luas. Kerja sama antara KPK dan BPKP dilandasi oleh nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani pada 2011. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan institusi lain, seperti Ombudsman dan Kemenpan-RB.

Koordinasi dan supervisi kepada instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan sebagian tugas KPK sebagaimana tertuang pada Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian Siaran Pers KPK pada Rabu (31/10).(rls/kpk/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pelayanan Publik
 
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
 
Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
 
22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
 
Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat
Limbah Padat Harus Dikendalikan
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat
Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]