Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
PLTU
Komunitas Sesalkan Pembabatan Mangrove di Tapak PLTU oleh Investor China
2017-08-28 16:42:42

Hutan mangrove di pesisir Pulau Baai yang jadi benteng ancaman tsunami dibabat demi bikin PLTU.(Foto: Istimewa)
BENGKULU, Berita HUKUM - Anggota Komunitas Mangrove Bengkulu menyesalkan pembabatan 10 hektare hutan mangrove di pesisir Pulau Baai untuk pembangunan tapak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara oleh investor asal China.

"Mangrove memiliki peran strategis untuk melindungi pesisir dari berbagai ancaman, sekaligus tempat memijah biota laut," kata Koordinator Komunitas Mangrove Bengkulu, Riki Rahmansyah di Bengkulu, Senin (28/8).

Ia mengatakan pemetaan yang dilakukan komunitas, luas hutan mangrove yang dibabat di pinggir kolam pelabuhan itu mencapai 10 hektare.

Pantauan anggota komunitas, areal mangrove yang dibabat masuk dalam proyek PLTU berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW).

Saat ini kata dia, sedang berlangsung penimbunan areal rawa dan mangrove untuk mendirikan bangunan pendukung proyek pembangkit listrik itu.

"Padahal kalau sedang pasang, air bisa mencapai lokasi PLTU dan hamparan mangrove berfungsi menjadi benteng pesisir dari gelombang tinggi," ucapnya.

Ia mengharapkan pemerintah, terutama pihak balai konservasi dan kelautan dan perikanan mengambil tindakan untuk menyelamatkan ekosistem esensial tersebut.

"Ekosistem mangrove itu baik di areal konservasi maupun di area peruntukan lain seharusnya dilindungi karena fungsinya sangat esensial atau penting," kata dia.

Sebelumnya, kelompok masyarakat Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu juga memprotes pembabatan mangrove di area kolam pelabuhan, mengingat fungsinya sebagai penahan gelombang tsunami.

"Masyarakat diminta menjaga hutan pantai tapi perusahaan membabat begitu saja. Padahal kelurahan kami masuk dalam wilayah rawan bencana gempa dan tsunami," kata Lovie Antoni dari Kelompok Masyarakat Siaga Bencana, Kelurahan Teluk Sepang.(Antara/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait PLTU
Komunitas Sesalkan Pembabatan Mangrove di Tapak PLTU oleh Investor China
Aktivis Lingkungan Aksi di PLTU Cirebon Mendesak Pemerintah Segera Meninggalkan Batubara
Komisi VII Kritisi Proses Tender PLTU Sumsel
Komisi VII Temukan Ada 7 PLTU Mangkrak
Komisi VII DPR Soroti Pembangunan PLTU Gorontalo
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam
Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA
Budi Waseso Diminta Turun Gunung ke Pilkada Jateng, Relawan Pendukung Terbentuk
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan
Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El
Panglima TNI: Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]