Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
PLTU
Komunitas Sesalkan Pembabatan Mangrove di Tapak PLTU oleh Investor China
2017-08-28 16:42:42

Hutan mangrove di pesisir Pulau Baai yang jadi benteng ancaman tsunami dibabat demi bikin PLTU.(Foto: Istimewa)
BENGKULU, Berita HUKUM - Anggota Komunitas Mangrove Bengkulu menyesalkan pembabatan 10 hektare hutan mangrove di pesisir Pulau Baai untuk pembangunan tapak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara oleh investor asal China.

"Mangrove memiliki peran strategis untuk melindungi pesisir dari berbagai ancaman, sekaligus tempat memijah biota laut," kata Koordinator Komunitas Mangrove Bengkulu, Riki Rahmansyah di Bengkulu, Senin (28/8).

Ia mengatakan pemetaan yang dilakukan komunitas, luas hutan mangrove yang dibabat di pinggir kolam pelabuhan itu mencapai 10 hektare.

Pantauan anggota komunitas, areal mangrove yang dibabat masuk dalam proyek PLTU berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW).

Saat ini kata dia, sedang berlangsung penimbunan areal rawa dan mangrove untuk mendirikan bangunan pendukung proyek pembangkit listrik itu.

"Padahal kalau sedang pasang, air bisa mencapai lokasi PLTU dan hamparan mangrove berfungsi menjadi benteng pesisir dari gelombang tinggi," ucapnya.

Ia mengharapkan pemerintah, terutama pihak balai konservasi dan kelautan dan perikanan mengambil tindakan untuk menyelamatkan ekosistem esensial tersebut.

"Ekosistem mangrove itu baik di areal konservasi maupun di area peruntukan lain seharusnya dilindungi karena fungsinya sangat esensial atau penting," kata dia.

Sebelumnya, kelompok masyarakat Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu juga memprotes pembabatan mangrove di area kolam pelabuhan, mengingat fungsinya sebagai penahan gelombang tsunami.

"Masyarakat diminta menjaga hutan pantai tapi perusahaan membabat begitu saja. Padahal kelurahan kami masuk dalam wilayah rawan bencana gempa dan tsunami," kata Lovie Antoni dari Kelompok Masyarakat Siaga Bencana, Kelurahan Teluk Sepang.(Antara/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait PLTU
Komunitas Sesalkan Pembabatan Mangrove di Tapak PLTU oleh Investor China
Aktivis Lingkungan Aksi di PLTU Cirebon Mendesak Pemerintah Segera Meninggalkan Batubara
Komisi VII Kritisi Proses Tender PLTU Sumsel
Komisi VII Temukan Ada 7 PLTU Mangkrak
Komisi VII DPR Soroti Pembangunan PLTU Gorontalo
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama
Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan
Komputer Trouble, Layanan Samsat Gunung Sahari Sempat Terganggu
4 Pilar Kebangsaan Pondasi Kuat Menangkal Bahaya Laten Komunis
Kasus Penelantaran Pasien Terjadi Lagi, Kemenkes Tidak Belajar dari Kasus Sebelumnya
Surat Terbuka JATAM untuk Presiden Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]